KPK Telisik Proses Penunjukan Langsung Vendor Bansos Corona Jabodetabek

Kementerian Sosial salurkan bantuan sosial (bansos) untuk lanjut usia (lansia) terdampak pandemi corona di 5 provinsi. Foto: Kemensos

KPK mulai menelisik soal proses penunjukan langsung vendor bansos sembako wilayah Jabodetabek untuk masyarakat terdampak corona. Penelusuran ini bagian dari penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara.

Informasi soal penunjukan langsung itu ditelisik KPK melalui pemeriksaan Pepen Nazaruddin selaku Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Ia diperiksa sebagai saksi pada Senin (21/12).

"Penyidik menggali keterangan saksi terkait tahapan dan proses dilakukannya penunjukan langsung para vendor (kontraktor) yang menyalurkan Bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (22/12).

Warga RW 10 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur menerima bansos sembako. Foto: Dok. Kemensos

Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 menjadi fokus KPK karena diduga terkait kasus Juliari Batubara. Politikus PDIP itu diduga meminta fee Rp 10 ribu dari setiap paket bansos sembako. Diduga, ia total menerima sekitar Rp 17 miliar dari perhitungan 300 ribu paket bansos.

kumparan post embed

Fee itu diduga berasal dari vendor yang ditunjuk sebagai penyalur bansos sembako. Penunjukan diduga dilakukan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Juliari Batubara bersama dua PPK itu diduga kongkalikong meminta fee kepada vendor. Khusus untuk Matheus, perusahaan miliknya juga diduga turut ikut menjadi supplier bansos sembako. Hal ini diduga turut diketahui Juliari.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan baju tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Dua vendor sudah dijerat sebagai tersangka pemberi suap, yakni Ardian I M dan Harry Sidabuke. Sementara Juliari dan dua anak buahnya itu dijerat sebagai tersangka penerima suap. Para tersangka dijerat dengan pasal suap.

Kini, KPK juga sedang menelusuri kemungkinan adanya korupsi dalam proses pengadaan bansos tersebut. Termasuk mengecek para rekanan penyedia bansos tersebut.

Salah satu hal yang sedang diusut ialah nilai bansos yang sampai di tangan masyarakat. Sebab berembus kabar nilai bansos yang diterima warga terdampak corona di Jabodetabek tak sampai Rp 300 ribu seperti yang dijanjikan pemerintah.