KPK Usut Kaitan Konser Ridho Rhoma dan Kampanye Pilwalkot Banjar

Anak dari pedangdut Rhoma Irama, Rommy Syahrial berjalan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/2/2021). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

KPK sedang menelusuri aliran dana terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kota Banjar. Diduga, uang rasuah dipakai untuk kampanye pilkada. Termasuk konser anak Rhoma Irama.

Hal tersebut didalami oleh KPK dari pemeriksaan anak raja dangdut Rhoma Irama, Rommy Syahrial. Dalam pemeriksaan tersebut, Rommy mengaku dikonfirmasi terkait dengan keterlibatan adiknya, Ridho Rhoma, dalam konser yang digelar pada saat Pilkada Banjar.

"Seputar di luar kasus proyek PUPR. Ini masalah pemanggilan adik saya show di Kota Banjar," kata Rommy di Gedung KPK, Senin (15/2).

Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih berjalan meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (12/8). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Ia pun menyebut konser itu terkait kampanye Ade Uu Sukaesih yang saat ini sudah terpilih menjadi Wali Kota Banjar. Ade Uu merupakan Wali Kota Banjar sejak 2013. Ia kembali terpilih dalam pilkada 2018.

Pada tahun 2013 lalu, Ade Uu menjadi Wali Kota Banjar menggantikan Herman Sutrisno yang merupakan suaminya. Herman Sutrisno saat ini menjadi anggota DPRD Jawa Barat.

"Jadi kampanye pencalonan istri dari mantan wali kota. Mantan wali kota kan Pak Herman Sutrisno. Nah istrinya mencalonkan Wali Kota banjar namanya Hj Ade Uu. Kampanyenya memanggil Ridho (Rhoma), tapi ngontaknya ke saya," sambungnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Rommy, KPK juga mengkonfirmasi bahwa pemeriksaan anak Rhoma itu terkait dengan acara konser pemenangan pemilu di Kota Banjar.

"Yang bersangkutan diperiksa terkait pengetahuannya terkait dugaan adanya pembayaran sejumlah uang terhadap beberapa pengisi acara di dalam proses pilkada saat dilaksanakan kampanye saat itu oleh pihak yang ada di dalam perkara ini," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri.

Penyanyi dangdut Ridho Rhoma saat dihadirkan rilis narkoba. Foto: Ronny

Namun demikian, ia enggan menjelaskan lebih jauh terkait perkara ini. Sebab, masih dalam proses penyidikan.

"Oleh karena itu detail keterangan yang bersangkutan tak bisa kami sampaikan, karena proses perkara masih berjalan. Nanti pada waktunya kami pasti akan sampaikan di proses persidangan dan itu dibuka seluas-luasnya," pungkasnya.

Kasus Proyek di Kota Banjar

Saat ini, KPK memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemkot Banjar. Kasus itu sudah masuk penyidikan sejak Juli 2020. Penyidik pun sudah menetapkan tersangka dalam perkara ini.

Namun, tersangka belum diumumkan karena kebijakan pimpinan KPK yang baru. Kebijakan tersebut yakni pengumuman tersangka baru dilakukan jika sudah ditangkap atau ditahan.

Sejumlah pejabat Pemkot Banjar sudah diperiksa dalam penyidikan kasus ini. Termasuk Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih, yang sudah 2 kali diperiksa. Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK mencecar Ade mengenai usaha yang dilakukan keluarganya.

Sebelumnya Wali Kota Banjar dijabat oleh Herman Sutrisno yang merupakan suami Ade. Herman Sutrisno saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Jabar.

Meski tersangkanya belum diumumkan, tetapi dalam surat panggilan pemeriksaan terhadap Rommy, tercantum ia diperiksa untuk dua orang tersangka di kasus ini. Keduanya adalah mantan Wali Kota Banjar, Herman Sutrisno dan seorang swasta bernama Rahmat Wardi.