Kritik BEM SI untuk Pendidikan Militer Mahasiswa ala Kemhan

Devile Pasukan TNI usai upacara HUT TNI ke 73, Jakarta, Jumat (5/10/2018). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah menjajaki kerjasama dengan Kemendikbud agar mahasiswa bisa mengikuti program pendidikan militer mahasiswa atau disebut bela negara.

Namun rencana pendidikan militer mahasiswa itu menuai kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian mengatakan Kemhan dan Kemendikbud harus menjelaskan secara rinci program yang diusulkan itu. Musababnya sejauh ini terjadi perbedaan perspektif terkait Program Bela Negara yang didengungkan oleh pemerintah.

Ada yang menilai ikut seminar bertema nasionalisme dan patriotisme sudah cukup. Ada pula yang berpandangan bisa meraih prestasi di bidang olahraga termasuk dalam bagian bela negara. Atau bisa ikut dalam perang untuk membela Indonesia.

"Jangan sampai narasi yang besar ini tapi bias dari segi substansi. Jangan sampai apa yang sudah diwacanakan dan digaungkan sampai skala nasional itu bukan membuat harapan semangat baru, tapi malah menjadi kegelisahan atau malah membuat kebingungan buat kita yang nantinya akan menjadi objek menjalankan narasi pemerintah terkait ya semi-militer ini," kata Remy saat dihubungi kumparan, Selasa (18/8).

BEM SI kembali melanjutkan aksi di Patung Kuda kawasan Monumen Nasional, Senin (21/10/2019). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menurut Remy ada kekhawatiran dari mahasiwa jika programnya berisi teknis peperangan. Mereka yang trauma atau tidak suka dengan kekerasan tentu akan menentang hal tersebut.

Maka dari itu organisasi yang menaungi sejumlah BEM perguruan tinggi di Indonesia itu meminta agar Kemhan dan Kemendikbud menjelaskan teknis dari program tersebut. Sehingga bisa diterima oleh semua mahasiswa.

"Isi yang dimaksud dari bela negara itu seperti apa. Ini harus clear dulu dari sisi urgensi, dari sisi pemahaman, dari segi konteks dan teknis ketika nanti penyelenggaraannya di lapangan sehingga nanti mahasiswa yang akan terlibat sampai akhirnya bahasannya dimasukan SKS ini ga ada penolakan dari mahasiswa itu sendiri," kata Remy.

Penggodokan program pendidikan militer ini pertama kali disampaikan oleh Wakil Menhan Sakti Wahyu Trenggono, yang menilai program tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad).

Namun, ia menegaskan program itu bukanlah wajib militer yang harus dijalankan oleh anak-anak muda. Tetapi lebih mengedepankan pada pengembangan sumber daya manusia.

"Komcad ini bukan wajib militer. Ini kesadaran dari warga masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang, difasilitasi dengan memberikan pelatihan selama beberapa bulan. Usai latihan dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur," kata Trenggono dalam keterangannya, Minggu (16/8).