Kronologi Krisis Politik Korsel Berujung Penangkapan Presiden Yoon Suk-yeol

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berbicara dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang (keduanya tidak digambarkan) selama pertemuan puncak trilateral mereka di Blue House di Seoul, Korea Selatan (27/5/2024). Foto: JEON HEON-KYUN/Pool via REUTERS

Presiden Korsel Yoon Suk-yeol akhirnya ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) hari ini. Yoon akhirnya berhasil ditangkap setelah usaha penyidik sempat gagal karena dihalangi pasukan pengamanan presiden.

Penangkapan Yoon ini buntut dari deklarasi darurat militer pada awal Desember 2024 lalu. Deklarasi darurat militer itu membawa Korsel ke dalam krisis politik yang telah berlangsung selama 6 minggu.

Berikut kronologi krisis politik Korsel selama 6 minggu terakhir:

Deklarasi darurat militer, 3 Desember 2024

Polisi berjaga setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di depan gerbang utama Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/12/2024). Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Pada 3 Desember 2024, Yoon memutuskan tampil di hadapan publik untuk mendeklarasikan darurat militer. Dikutip AFP, Yoon mengatakan mengambil langkah darurat militer untuk melindungi negara dari “ancaman yang dilakukan pasukan komunis Korea Utara dan melenyapkan sentimen antinegara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat”.

Setelah Yoon mendeklarasikan darurat militer, pasukan bersenjata menuju gedung parlemen, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter untuk menghentikan anggota parlemen yang berusaha membatalkan darurat militer.

Masyarakat juga melakukan aksi protes atas deklarasi darurat militer. Akhirnya, anggota parlemen memberi suara 190-0 untuk membatalkan darurat militer pada 4 Desember 2024 subuh.

Pasukan bersenjata kemudian mundur dari gedung parlemen dan Yoon kembali muncul di televisi untuk membatalkan darurat militer.

Rencana pemakzulan Yoon, 4 Desember 2024

Warga mengukuti aksi protes terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul, Korea Selatan, Rabu (4/12/2024). Foto: Philip FONG / AFP

Partai oposisi pada 4 Desember 2024 berjanji untuk mendorong pemakzulan Yoon dan mengajukan mosi resmi. Mereka mengajukan pengaduan terpisah atas “pemberontakan” yang dilakukan Yoon, menteri pertahanan dan menteri dalam negeri, dan “tokoh militer dan kepolisian penting yang terlibat, di antaranya komandan darurat militer dan komandan polisi”.

Polisi kemudian mengungkapkan sedang menyelidiki Yoon dan yang lainnya atas tuduhan “pemberontakan”.

Yoon minta maaf, 7 Desember 2024

Pada 7 Desember 2024, Yoon kembali muncul ke publik dan meminta maaf atas apa yang disebutnya sebagai kecemasan dan ketidaknyamanan akibat darurat militer.

Belasan ribu massa anti Yoon berunjuk rasa di luar gedung parlemen, dan mosi pemakzulan ditolak beberapa jam kemudian dan Yoon tetap pada jabatannya.

Yoon dicekal berpergian, 9 Desember 2024

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato nasional di kediaman resminya di Seoul, Korea Selatan, 14 Desember 2024. Foto: Kantor Kepresidenan/Handout melalui REUTERS

Pada 8 Desember 2024, menteri pertahanan Kim Yong-hyun mengundurkan diri beberapa hari sebelumnya, ditahan atas perannya dalam deklarasi darurat militer. Menteri dalam negeri juga mengundurkan diri.

Partai oposisi utama mengatakan akan mencoba memakzulkan Yoon lagi pada 14 Desember 2024. Keesokan harinya, kementerian kehakiman mengumumkan telah mencekal Yoon berpergian ke luar negeri.

Pada 12 Desember, Yoon kembali membela tindakannya mendeklarasikan darurat militer, dan menyebut partai oposisi yang mendorong Korsel ke dalam “krisis nasional”.

Yoon dimakzulkan, 14 Desember 2024

Dari 300 anggota parlemen, 204 anggota sepakat untuk memakzulkan Yoon sementara 85 sisanya menolak mosi pemakzulan.

Yoon dibebastugaskan dari jabatannya, sementara Mahkamah Konstitusi Korsel memiliki waktu 6 bulan untuk mempertimbangkan putusan parlemen. Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk menjadi penjabat presiden.

Pemakzulan kedua, 27 Desember 2024

Anggota parlemen memakzulkan penjabat presiden Han Duck-soo. Partai oposisi menyebut, Han menolak menandatangani undang-undang khusus untuk menyelidiki Yoon.

Menteri keuangan Choi Sang-mok ditunjuk menjadi penjabat presiden.

Surat perintah penangkapan Yoon, 30 Desember 2024

Petugas polisi memotong pagar kawat yang dipasang di pintu masuk kediaman resmi Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol, saat pihak berwenang berupaya melaksanakan surat perintah penangkapan, di Seoul, Korea Selatan, 15 Januari 2025. Foto: Kim Dong-min / Yonhap melalui REUTERS

Penyidik mengajukan surat perintah penangkapan Yoon setelah presiden yang dimakzulkan itu gagal melapor untuk diperiksa yang ketiga kalinya.

Ini merupakan percobaan pertama dalam sejarah Korsel untuk menangkap presiden sebelum prosedur pemakzulan selesai.

Pengadilan mengeluarkan surat perintah yang berlaku hingga 6 Januari 2025. Pengacara Yoon menyebut surat perintah itu “ilegal dan tidak sah”.

Yoon menentang, 1 Januari 2025

Ratusan pendukung Yoon berkumpul di depan kediamannya menentang pemakzulan. Dalam sebuah pernyataan Yoon bersumpah akan berjuang bersama mereka “hingga akhir untuk melindungi negara ini”.

Usaha penangkapan pertama, 3 Januari 2025

Penyidik mencoba menangkap Yoon pada 3 Januari 2025, namun dihalangi oleh pasukan pengamanan presiden.

Penyidik dipaksa mundur karena alasan keamanan karena kediaman Yoon dijaga oleh ratusan pasukan keamanan bergandengan tangan untuk menghalangi penyidik menangkap Yoon.

Sidang pemakzulan, 14 Januari

Personel kepolisian dan penyidik lembaga Anti Korupsi Korea Selatan (CIO) berupaya memasuki kediaman Presiden Korsel Yoon Suk-Yeol yang telah dimakzulkan, pada Rabu (15/1), di Seoul. Foto: Anthony Wallace/AFP

Pengadilan Konstitusi membuka sidang pemakzulan Yoon pada 14 Januari 2025. Namun, sidang pertama ditunda karena Yoon tidak hadir.

Akan ada 4 sidang lagi yang dijadwalkan hingga 4 Februari 2025

Yoon ditangkap, 15 Januari 2025

Pagi ini, penyidik kembali berusaha menangkap Yoon. Seperti usaha pertama, penyidik dihalangi oleh pasukan pengaman presiden, tim pengacara, dan pendukung Yoon.

Penyidik pun memakai tangga untuk masuk ke kompleks kediaman Yoon. Setelah bernegosiasi, penyidik mengatakan mereka telah melaksanakan surat perintah penangkapan dan Yoon dibawa ke kantor investigasi untuk diperiksa.

Dalam sebuah rekaman video, Yoon menyatakan memutuskan bekerja sama untuk “menghindari pertumpahan darah”.