Kronologi Pergolakan di Pati Akibat Kebijakan Pajak Mencekik Bupati

Personel kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa usai terjadi kericuhan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Foto: Aji Styawan/ANTARA FOTO

Mari memahami bagaimana situasi Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membara sampai hari ini, Rabu (13/8). Semua bermula dari kebijakan Bupati Sadewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen.

Berikut kumparan rangkum soal situasi di Pati:

18 Mei 2025

Kenaikan itu tercetus dalam rapat intensifikasi PBB-P2 yang dipimpin Bupati Pati Sudewo dengan para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati, Minggu, 18 Mei 2025.

Tarif tersebut belum mengalami kenaikan selama 14 tahun.

Hal ini kemudian memicu penolakan dari warga Pati. Mereka bahkan sempat menyambangi Sadewo dalam sejumlah kegiatan. Mempertanyakan, sebenarnya Sadewo ada pihak siapa.

Penjelasan dari Bupati

Sadewo menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan Pasopati (Pengurus Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati) untuk membicarakan soal penyesuaian PBB. Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang-lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo, dikutip pada Rabu (6/8).

Bupati Pati Sudewo dalam pawai HUT Hari Jadi Pati, Kamis (7/8/2025). Foto: Dok Pemkab Pati

Bupati Sebut PBB Cuma Rp 29 Miliar

Sudewo juga menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp 29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Rembang hingga Kudus.

"PBB Kabupaten Pati hanya sebesar Rp 29 miliar, di Kabupaten Jepara Rp 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu Rp 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus Rp 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus," tambahnya.

Penyesuaian tarif PBB-P2 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.

"Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," kata Sudewo.

"Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Bupati Pati Sudewo. Foto: Pemkab Pati

5 Agustus 2025: Percikan Kericuhan

Warga Pati adu mulut dengan sekda karena tidak setuju kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.

Ketegangan bermula ketika rombongan personel Satpol PP Pati mendatangi posko penghimpunan donasi yang berada di bawah proyek pembuatan videotron baru, kawasan Alun-alun Pati. Penggalangan donasi ini diprakarsai oleh Aksi Masyarakat Pati Bersatu.

Menurut Husaini, Ketua Aksi Masyarakat Pati Bersatu, menyebut Satpol PP mengambil dus-dus air mineral sumbangan warga.

Massa pun mendatangi maskas Satpol PP untuk mengambil kembali air mineral berdus-dus itu. "Terjadi ketegangan lagi, tapi akhirnya dikembalikan," katanya. Ketegangan yang dimaksud adalah adu mulut dan saling dorong.

Menurut Husein, Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko donasi di depan Kantor Bupati Pati demi menjawab tantangan Bupati Sudewo.

Kantor Bupati Pati. Foto: Endah Kurnia Wirawati/Shutterstock

6 Agustus 2025: Rencana Demo Sejak Sepekan Lalu

Kebijakan tersebut membuat massa mencetuskan rencana unjuk rasa pada 13 Agustus 2025, sepekan setelah peringatan hari jadi Pati yang jatuh pada 7 Agustus.

"Ini respons masyarakat ketika bupati baru tiba-tiba menaikkan PBB secara drastis hingga 250 persen, tiba-tiba pajak pedagang kaki lima naik 10 persen, tiba-tiba hari sekolah anak dikurangi dari 6 hari jadi 5 hari," kata Husaini, Rabu (6/8).

"Akumulasi itu yang dipersoalkan masyarakat, nah bupati malah menantang dengan bilang 'Silakan kalau demo, jangankan 5 ribu orang, 50 ribu orang pun saya tidak akan ubah aturan'," ujar Husaini yang merupakan Direktur Institut Hukum dan Kebijakan Publik (INHAKA) itu.

Husaini melanjutkan, "Model mengambil kebijakan itu, dengan tidak mengobrol dengan baik ke masyarakat, apalagi dengan intonasi-intonasi yang menantang warga, suaranya tinggi, itu membuat masyarakat semakin tertantang."

Karakter warga Pati, menurut Husaini, semakin ditantang semakin tertarik.

Sudewo Tetap Pede Target Tercapai 50%

Sudewo menyebut bahwa target penerimaan PBB telah terpenuhi 50 persen. "Kebijakan kenaikan itu sudah berjalan. Pembayaran dilakukan oleh masyarakat, sudah hampir 50 persen. Tidak ada kendala sama sekali di lapangan," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Biasanya pembayaran PBB ini terakhir di Desember, tetapi kemungkinan besar sekarang ini di September atau Oktober sudah selesai."

Maka itu, Sudewo pun bertanya-tanya kenapa sampai kebijakan tersebut diprotes.

"Kami juga bertanya, kenapa kok bisa seperti ini? Apakah ada unsur politik, sisa-sisa Pilkada lalu? Saya tanda tanya besar ini," ujar Sudewo.

7 Agustus 2025: Bupati Minta Maaf

Bupati Sudewo meminta maaf atas kericuhan yang terjadi pada Selasa (5/8). "Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya kericuhan pada hari Selasa kemarin," ujar Sudewo dalam konferensi pers di Pati, Kamis (7/8).

Sudewo juga meminta maaf atas pernyataan "Siapa yang akan melakukan penolakan? Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang aja suruh kerahkan, saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan."

Konteksnya, massa yang memprotes kebijakan bupati itu merencanakan demo di Alun-Alun Pati pada 13 Agustus 2025.

"Saya minta maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya, '5 ribu silakan, 50 ribu massa silakan'. Saya tidak menantang rakyat, sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang?" ujar Sudewo yang pernah jadi Anggota DPR 2 periode itu.

Menurut Sudewo, ia hanya ingin menyampaikan agar demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni menuntut aspirasi. "Bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Suasana toko- toko tutup di sekitar Alun-alun Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Foto: kumparan

Kenaikan Ditinjau Ulang

Sudewo juga menjelaskan bahwa kenaikan PBB 250 persen itu tidak berlaku ke semua orang. "Itu hanya maksimal 250 persen, itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100 persen, di bawah 50 persen, jauh lebih banyak," ujar dia.

"Namun demikian, kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250 persen itu diturunkan, akan saya tinjau ulang," kata Sudewo.

Menurut Sudewo, pembayaran PBB sampai kini sudah mencapai hampir 50 persen dari target—ia belum menyebut berapa targetnya.

8 Agustus: Bupati Batalkan Kenaikan 250%

Hanya berselang sehari, Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 sebanyak 250 persen.

"Mencermati perkembangan situasi-kondisi, juga mengakomodir aspirasi, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan," kata Sudewo di Pati, Jumat (8/8).

Ia melanjutkan, "Untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka melancarkan perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati, saya sampaikan berarti pembayaran pajak PBB-P2 akan kembali seperti semula seperti pada tahun 2024."

"Dan bagi yang sudah telanjur membayar maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah," kata Sudewo.

Teknis pengembalian, kata dia, akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan oleh kepala desa.

Demo Tetap Digelorakan

Meski kebijakan dibatalkan, gerakan massa tidak berhenti. Pada 12 Agustus, rencana demo 13 Agustus tak berubah.

"Kalau perkiraan kami, yang datang 3 kali lipatnya 50 ribu, mungkin sekitar 150 ribu," ujar Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Isdiyanto saat ditanyakan berapa massa yang akan hadir di demo.

Terkait demo tersebut, penyelenggara demo membuka donasi di posko demo di depan alun-alun Pati. Warga boleh menyumbangkan apa pun kecuali uang.

Hasilnya, belasan ribu kardus air mineral berjejer di sepanjang alun-alun, kantor bupati, hingga di depan gedung DPRD Pati, Selasa sore (12/8)

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Foto: Aji Styawan/ANTARA FOTO

13 Agustus: Demo Pecah, Ricuh

Massa tumpah ruah di depan kantor bupati dalam aksi demo menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Mereka menyebut Sudewo sebagai pemimpin arogan.

Pantauan di lokasi Rabu (13/8), demo ini juga diikuti oleh emak-emak. Donasi dari warga juga sudah ditempatkan di beberapa titik. Karangan bunga hingga spanduk kritikan terhadap Sudewo juga terpasang di kantornya.

Warga sempat berseteru dengan polisi yang berusaha memindahkan truk kontainer yang menjadi panggung utama. Polisi bahkan sudah membawa mobil derek, namun permintaan itu segera ditolak warga.

Tindak polisi langsung direspons massa. Ada yang berteriak 'itu yang bawa saya memang kenapa'.

"Bapak-bapak kepolisian jangan bertindak gegabah kita di sini datang memenuhi panggilan bupati kita Sudewo," ujar salah satu massa.

Kemudian massa berbondong menduduki truk tersebut dan melakukan orasi.

Salah satu orator yang juga kuasa hukum Aliansi Masyarakat Pati, Nimerodin Gulo mengatakan, aksi hari ini merupakan bentuk jawaban dari tantangan yang dilayangkan oleh Sudewo. Sebelumnya, Sudewo menyatakan tak gentar di demo bahkan hingga 50 ribu orang.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Foto: Aji Styawan/ANTARA FOTO

Pukul 11.10 WIB, polisi menembakkan gas air mata hingga water canon ke massa pendemo di depan gerbang.

Sebelumnya, sebagian massa mencoba merobohkan 2 gerbang, yakni yang di depan dan samping kantor bupati.

Massa pun ada yang melempar polisi dengan air mineral kemasan bahkan pecahan genteng.

Dari mobil komando, polisi menyerukan, "Ini massa sudah ditunggangi anarko!"

Karena ada gas air mata, wartawan berlindung dengan masuk ke kantor bupati. Di dalam kantor, tidak ada ASN/PNS yang bekerja. Yang ada hanyalah sejumlah polisi yang terluka.

Namun massa belum berhenti. Pada pukul 12.13 WIB, mereka mulai menimpuki kaca di salah satu bangunan kantor Bupati Pati.

"Prank," terdengar suara pecahan kaca usai massa ramai-ramai melempari kaca salah satu bangunan itu. Teriakan dan amarah masa bertalu-talu terdengar riuh.

Massa juga sebelumnya sempat mencoba mendobrak gerbang kantor Bupati. Polisi berupaya meredam massa dengan menembakkan water canon hingga gas air mata.

Sudewo muncul dari atap mobil rantis, mengenakan kemeja putih dan peci serta kacamata hitam.

Sudewo pun mengambil pengeras suara:

"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik, terima kasih," kata Sudewo.

Suasana semakin panas karena Sudewo langsung dihujani lemparan air mineral kemasan hingga sandal.

Sudewo menemui massa usai terjadi ricuh dalam demo besar yang digelar di depan kantor Bupati Pati. Kaca kantor bupati dipecahkan, gerbang dirobohkan, mobil polisi dibakar.

Massa membakar sejumlah sepeda motor saat berunjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Foto: Aji Styawan/ANTARA FOTO

11 Orang Diamankan, 34 Terluka

Polisi menangkap 11 orang terkait kericuhan demonstrasi di depan kantor Bupati Pati.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan mereka yang ditangkap ini merupakan provokator.

"Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse," ujar Artanto di Pati, Rabu (13/8).

Lebih lanjut, Artanto mengatakan demonstrasi yang berjalan hari ini di depan kantor Bupati Pati awalnya berjalan kondusif. Namun, kata dia, menjelang siang hari, muncul kelompok lain yang bersifat anarkistis.

"Sehingga merusak suasana aksi unjuk rasa yang damai ini, dengan melakukan kegiatan pelemparan berupa air mineral, batu tongkat, buah busuk dan sebagainya. Yang mengakibatkan situasi menjadi, eskalasinya menjadi meningkat dan chaos," ujar dia.

34 orang demonstran terluka akibat demo ini. Mereka dirawat di RSUD Soewondo Pati. Sementara itu, polisi yang terluka juga ada 7 personel.

"Ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di RSUD Soewondo," ujar Artanto.

"Dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan atau berbahaya untuk sakitnya. Kurang lebih ada 7 dari anggota Polri ya, 7 atau mungkin bisa lebih," lanjut dia.

Di sisi lain, ia memastikan, pukul 15.30 WIB, demo berakhir dengan kondusif.