Kubu Airlangga: Tak Mudah DPD Diajak Munas Tandingan Kubu Bamsoet
PerbesarLoyalis Airlangga, Tb Ace Hasan Syadzily, menyayangkan ancaman Munas Golkar tandingan yang dilayangkan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet), karena menilai Airlangga tidak fair jelang Munas.
Ace tak yakin dengan ancaman Munas tandingan yang disebut tetap sesuai AD/ART itu. Menurutnya, tak mungkin DPD I dan II akan mudah diajak membuat Munas tandingan.
"Tidak mungkin DPD I dan II akan dengan mudah dimobilisasi oleh mereka untuk membuat Munas tandingan. Jangan berhalusinasi deh. Lebih baik kita sama-sama sambut Munas ini dengan penuh kegembiraan," kata Ace kepada wartawan, Minggu (1/12).
Wakil Ketua Komisi VIII itu mempertanyakan kembali komitmen pendukung Bamsoet yang ingin Partai Golkar mengedepankan persatuan dan menjaga kebersamaan jelang Munas.
"Kalau memang niat dari awal tidak memiliki keinginan untuk menjadikan Munas ini sebagai ajang untuk menyatukan diri dan menjaga soliditas, pasti di otaknya itu Munas tandingan," tutur Ace.
Lebih jauh, Ketua DPP Golkar itu meminta kubu Bamsoet agar tidak mencari-cari alasan untuk membuat Munas Golkar tahun 2019 ini tidak sah.
"Jangan cari-cari celah untuk mendelegitimasi Munas Partai Golkar tahun 2019. Lebih baik tawarkan konsepnya Bamsoet untuk bangsa ini dan kemajuan Partai Golkar kalau memang tetap ingin maju sebagai Caketum," tandasnya.
Sebelumnya, Juru bicara Tim Pemenangan Bamsoet Victus Murin mengingatkan agar penyelenggara Munas Golkar melaksanakan tahapan munas secara adil. Dia menegaskan, pihaknya akan mencermati setiap aktivitas di dalam Munas.
"Memperhatikan setiap perkembangan hari per hari, bahkan jam per jam, situasi dan kondisi Partai Golkar menjelang Hari H pelaksanaan Munas X Tahun 2019, maka apabila tahapan, prosedur, dan materi penyelenggaraan Munas bertentangan dan atau menabrak ketentuan AD/ART Partai Golkar, maka kami menegaskan kembali kesiapan untuk melaksanakan munas yang sesuai AD/ART Partai," kata Victus di Batik Kuring, Jakarta, Minggu (1/12)
"Sebagai manifestasi penghormatan terhadap lembaga kepresidenan serta melindungi martabat Partai Golkar dan merawat keadaban demokrasi," tandas Wasekjen Golkar itu.