LBH Jakarta soal Masyarakat Diminta Tak Perlu Demo RKUHP: DPR Tak Hormati HAM

6 Desember 2022 17:31
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Massa Demo Tolak RKUHP Tiba, Bentangkan Poster Penolakan RKUHP. Foto: Ananta Erlangga/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Massa Demo Tolak RKUHP Tiba, Bentangkan Poster Penolakan RKUHP. Foto: Ananta Erlangga/kumparan
ADVERTISEMENT
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12). Meski telah disahkan, sejumlah kelompok masyarakat tetap menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan.
ADVERTISEMENT
Pengacara Publik LBH Jakarta, Citra Referandum, heran atas pernyataan ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang meminta masyarakat tak perlu demo.
“Enggak usah demo lah, karena di pasal KUHP kalau demo langsung di penjara 6 bulan. Jadi memang pernyataan pernyataan pejabat negara ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati hak asasi manusia,” kata Citra di depan gedung DPR, Jakarta pada Selasa (6/12).
Citra menyebut, sampai pengesahannya, RKUHP dinilai tidak transparan. Pemerintah yang menemui masyarakat hanya sebatas sosialisasi. Sementara itu, respons DPR dianggap hanya meminta masyarakat menguji ke MK jika ada pasal-pasal yang dianggap menyeleweng.
“Kalau pun ditemuin sosialisasinya cuma satu arah kalau pertanyaan ke MK atau tidak, MK itu memang sudah diarahkan oleh pemerintah, oleh DPR jadi artinya itu medium memang sudah dikondisikan,” tutup dia.
YLBHI lakukan aksi tolak pengesahan RKUHP di Car Free Day Jakarta. Foto: Dok. YLBHI
zoom-in-whitePerbesar
YLBHI lakukan aksi tolak pengesahan RKUHP di Car Free Day Jakarta. Foto: Dok. YLBHI
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan pandangan presiden dalam agenda pengesahan pangambilan keputusan atas RUU KUHP di gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan pandangan presiden dalam agenda pengesahan pangambilan keputusan atas RUU KUHP di gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Sebelumnya, Ketua Komisi III, Bambang Wuryanto, atau dipanggil Bambang Pacul, meminta masyarakat tak perlu melakukan aksi penolakan atau demo RKUHP apabila tidak sepakat dengan UU yang sudah disahkan dalam paripurna tadi.
ADVERTISEMENT
Politikus PDIP tersebut menyebut masyarakat bisa menggugat produk hukum itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau ada memang merasa sangat mengganggu, kami persilakan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkeinginan baik, dikau juga berkeinginan baik," tutur Pacul kepada wartawan usai rapat paripurna, Selasa (6/12).
"Yang tak sepakat dengan pasal yang ada, silakan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review," imbuhnya.
Menkumham Yasonna Laoly juga mempersilakan pihak-pihak yang masih tak sepakat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) langsung mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami sudah siap dan kami yakin betul ini di uji ditolak," kata Yasonna usai rapat paripurna pengesahan KUHP di DPR.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020