Lima WNI yang Dipecat dari Perkebunan Inggris Sudah Diminta Tingkatkan Kinerja

Ilustrasi kebun anggur. Foto: Reuters/David Gray

Sebanyak lima WNI yang bekerja di perkebunan di Inggris diberhentikan akibat lambat memetik buah. Menurut perusahaan yang mengirimnya bekerja mereka telah memperingatkan para pekerja terkait aturan perusahaan.

Keterangan Dirut PT Mardel Anugerah Internasional, Delif Subekti, para WNI sudah diberi tahu mereka bisa dipulangkan jika tak memenuhi target produktivitas.

“Sudah saya jelaskan dari awal dan itu tercatat dalam kontrak kerja yang mereka tandatangani dan di handbook juga,” ujar Delif saat ditemui kumparan di kantornya di kawasan Jatiwaringin, Rabu (24/7).

Dia menjelaskan, perkebunan tidak langsung memecat para WNI ketika mereka dianggap tak produktif. Sebelum pemecatan diambil pengelola perkebunan mengeluarkan peringatan.

“Diharapkan (setelah first warning) mereka bisa perform memperbaiki kinerja. Ternyata hanya beberapa yang dapat memperbaiki, yang lima ini enggak. Dari situ sudah tidak bisa ya mereka harus di-dismiss atau diberhentikan,” pungkas Delif.

Delif juga mengatakan, pihaknya sudah menghubungi lima pekerja itu untuk memperbaiki kinerja setelah mendapat peringatan.

“Kami sudah tidak hanya mengimbau mereka untuk berubah, kami zoom meeting dengan mereka. Kami juga tidak ingin mereka rugi,” jelas Delif.

Delif mengatakan bahwa perkebunan dan PT Mardel tidak menyalahi aturan. Dirinya pun memberi sebuah analogi mengenai kasus pemberhentian lima WNI itu.

“Anda masuk sekolah, Anda sudah bayar uang gedung sesuai ketentuan sekolah tersebut. Suatu saat Anda didepak karena membuat kesalahan, tidak memenuhi kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Apakah Anda akan meminta kembali uang gedungnya?” pungkas Delif.

WNI Kecewa

Laporan mengenai diberhentikannya para WNI itu dirilis oleh media The Guardian. Dari laporan itu, salah seorang WNI mengaku kecewa atas pemberhentian itu.

"Saya bingung, marah, dan kecewa dengan situasi ini. Saya sudah menghabiskan seluruh uang saya untuk datang ke Inggris," ujar WNI itu kepada Guardian.

Pernyataan seorang WNI itu terkait adanya dugaan biaya ilegal yang dilakukan organisasi di Indonesia, untuk mempercepat keberangkatan mereka ke Inggris.

Jumlah biaya tersebut bahkan mencapai £1.100 (Rp 23 juta). Delif memastikan bahwa perusahaan tempatnya tidak memungut biaya pemberangkatan ilegal kepada lima WNI tersebut.