LSI Denny JA: Tingkat Kepercayaan Publik ke Jokowi Turun Pascapilpres

Rilis Survei LSI Denny JA: menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan lembaga sosial di Pisa Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/11). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan lembaga sosial sebelum dan sesudah Pilpres 2019. Salah satunya, kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi.

Survei dilakukan pada Juli 2018 dan September 2019 dengan menggunakan multistage random sampling di 34 Provinsi. Sedangkan jumlah responden sebanyak 1.200 responden dengan tingkat margin of error mencapai 2,9 persen.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby menuturkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi pada Juli 2018 atau sebelum Pilpres 2019 mencapai 81,5 persen.

"Namun pada survei LSI Denny JA September 2019, sebanyak 75,2 persen menyatakan percaya. Artinya penurunan sekitar 6,3 persen kepercayaan publik terhadap Presiden pascapilpres 2019," ujar Adjie di Pisa Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

Tidak hanya untuk Presiden Jokowi, tingkat kepercayaan publik juga menurun terhadap institusi negara lainnya seperti DPR, MK, DPD, KPU, Bawaslu, KPK, serta TNI-POLRI.

"Kepercayaan terhadap DPR turun dari 65,0 persen pada pra pilpres menjadi 63,5 persen pascapilpres 2019," kata Adjie.

Calon Presiden Nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyapa para pendukung saat mengikuti Konser Putih Bersatu dalam rangka Kampanye Akbar Pasangan Capres no urut 01 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (13/4). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Sedangkan tren penurunan tertinggi terjadi pada institusi Polri. Pada survei Juli 2018, tingkat kepercayaan publik terhadap polri mencapai 87,8 persen.

"Pada September 2019, pascapilpres, mereka yang percaya bahwa Polri bekerja untuk kepentingan rakyat menurun menjadi 72,1 persen," jelas Adjie.

Sementara berturut-turut tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara lainnya juga mengalami penurunan seperti MK mengalami penurunan dari 76,4 persen menjadi 70,2 persen; KPU dari 82,3 persen menjadi 78,1 persen.

Kemudian, Bawaslu turun dari 81,2 persen menjadi 80,2 persen; DPD dari 68,7 persen menjadi 64,2 persen; KPK dari 89 persen menjadi 85,7 persen; serta TNI yang turun tipis dari 90,4 persen menjadi 89,0 persen.

Presiden Joko Widodo memberi sambutan di acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Tugas-tugas TNI yang tidak bersentuhan langsung dengan keseharian masalah publik menjadi salah satu faktor penyebab," tutur Adjie.

Menurutnya, salah satu penyebab menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara adalah masifnya narasi negatif pada Pilpres 2019 dengan capres Jokowi dan Prabowo.

"Banyak beredar kampanye yang mensosialisasi ketidakpercayaan terhadap aneka lembaga tersebut," pungkasnya.