Luhut Didesak Buka Klaim Big Data: Kok Semena-mena Mengatasnamakan Rakyat?
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarDirektur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mendesak Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membuka rincian klaimnya soal big data. Luhut mengatakan ada 110 juta masyarakat yang mendukung penundaan Pemilu 2024 menurut big data media sosial.
Burhanuddin meminta Luhut tak sembarang klaim apalagi dengan mengatasnamakan rakyat. Ia menegaskan Luhut harus menjelaskan dari mana big data itu didapat dan bagaimana metode analisisnya.
"Kok, semena-mena sekali atas namakan rakyat? Rakyat dalam demokrasi sangat penting nilainya. Kenapa mudah sekali diklaim, dibungkus dalam angka 110 juta dan semua dukung penundaan," kata Burhanuddin dalam diskusi 'Meninjau Pandangan Publik dan Analisis Big Data soal Penundaan Pemilu' di Jakarta, Kamis (17/3).
"Kita enggak anti temuannya. Buka saja, undang saja siapa ilmuwan yang suplai data Pak Luhut. Sehingga bisa sering saling beri masukan atau kritik. Kan, kita juga mau belajar. Siapa tahu kita salah dan emang ada 100 juta beneran," imbuh dia.
Burhanuddin melanjutkan, data itu suci dan gratis sehingga untuk sampai pada kesimpulan harus diketahui datanya. Ia mencontohkan Lab-45 dan Drone Empirit yang transparan terkait respons jagat medsos soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Sepanjang enggak ada metodenya, ya, data tadi 'gratisan'. Analisa metode Lab 45 dan Drone Empirit jelaskan metodologinya dengan segala plus minusnya. Kami juga demikian, tiap rilis bisa dilihat penjelasannya. Mereka yang katakan punya big data penjabat publik, bukan analis. Pak Luhut dan Cak imin. Dan dua-duanya beda," paparnya.
"Cak Imin bilang 100 juta, Pak Luhut 110 juta. Tanpa ada penjelasan, datanya dari mana, sumbernya apa. Mas Fahmi [pendiri Drone Empirit] akui dapat dari Twitter dan sebagian Facebook. Pak Luhut sumber 110 jutanya dari mana? Kita perlu menagih data itu. Ketika ditanya dijawab lagi, 'adalah', tidak dijelaskan metodenya," lanjut dia.
Burhanuddin mengungkapkan pada September 2021, pihaknya menggelar survei kepuasan Jokowi di masyarakat kalangan pengguna telepon yang juga menggunakan medsos. Hasilnya, apresiasi kepada Jokowi lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat umum.
Sebab itu, ia juga yakin bahwa pengguna medsos justru cenderung menolak penundaan pemilu. Berbeda dengan apa yang disampaikan Luhut.
"Itu jauh lebih rendah dari umum. Mengapa? Karena mereka yang gunakan medsos mereka punya info yang lebih periodik dan tingkat pendidikan yang lebih baik. Angka Mas Fahmi diambil dari 18 juta pengguna Twitter kemudian dicari yang omong penundaan, ditemukan 10 ribu artinya 0,55%. Facebook, Instagram, TikTok lebih banyak ngomong soal minyak goreng," tuturnya.
"Asumsi FB, IG, TikTok juga aktif ngomong politik pun angkanya cuma 77 ribu. Dan Mas Fahmi coba kalikan 10 saja hasilnya 7,7 juta. Jadi jangankan 110 juta yang dukung, bahkan yang ngomong itu pun enggak sampai 101 juta. Jadi kira-kira itu. Jadi kalau kita mau lebih buka-bukaan soal ini, telusuri saja siapa supplier data Pak Luhut," tambah dia.
Burhanuddin menekankan penjelasan terkait big data yang diklaim Luhut harus datang dari pemilik data dan analisnya. Sebab, Luhut pun tak akan bisa menjelaskan dengan sempurna terkait klaimnya soal big data penundaan pemilu.
"Sehebat apa pun poltisi pasti tidak akan bisa menyampaikan temuan karena mereka bukan peneliti. Mereka bukan pengguna dari analisis big data yang diklaim 110 juta itu," tandas Burhanuddin.