Luhut: Jangan Sampai Ada Menteri Berurusan dengan KPK

Yasonna Laoly, Tjahjo Kumolo, Luhut Pandjaitan (Foto: Puspa Perwitasari/ANTARA)

Pemerintah menilai saat ini masih ada kebijakan dan program yang belum terealisasi dengan baik. Untuk mencegah hal ini terus terjadi, perlu dilakukan pengawasan dengan lebih detail, baik dari segi kebijakan maupun program yang sudah berjalan.

"Pemerintah mau lihat detail, tidak cuma kebijakan. Layer demi layer diselesaikan," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (24/3).

Luhut menilai pengawasan harus dilakukan secara rinci agar inefisiensi bisa dihindari. Selain pengawasan, ia juga mengingatkan agar menteri yang ada di Kabinet Kerja melakukan perilaku tidak terpuji yang menyebabkan mereka harus berurusan dengan Kuningan.

"Misalnya inefisiensi di semua layer, itu diperbaiki. Jangan sampai menteri sekarang ini melakukan hal tidak terpuji yang mengakibatkan nanti berurusan lagi dengan Kuningan sana. Semua dicek, misalnya saat kita ingin cepat buat keputusan," lanjut Luhut.

Sekadar diketahui, Kuningan yang dimaksud Luhut adalah kantor dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Jokowi Tegur Menteri Siti Nurbaya soal Pembagian Hutan Adat

Mantan Menkopolhukam ini menilai kelemahan utama saat ini adalah banyak pekerjaan dilakukan dengan tidak terintegrasi. Maka, kata Luhut, Presiden menginginkan seluruh program berjalan dengan holistik. Pengawasan secara rinci mulai dari layer terendah, kata dia, tentunya dapat membuat program-program pemerintah menjadi lebih terintegrasi.

Namun, ia menyadari bahwa untuk negara sebesar Indonesia, penanganan dan pengawasannya tidak bisa dibandingkan dengan negara berpenduduk 4-5 juta orang.

"Karena manage 250 juta orang itu enggak gampang," ujarnya.

Untungnya, kata Luhut, Indonesia memiliki Presiden yang gemar turun ke bawah untuk memeriksa secara langsung. Pimpinan daerah seperti gubernur juga harus rajin melakukan pengawasan program dengan turun langsung ke lapangan. "Jadi kalau masih ada yang korupsi keterlaluan," tuturnya.

Baca juga: Dalam Ratas, Jokowi Tegur Bambang Brodjonegoro Soal Ego Sektoral