Ma'ruf Amin dan Gelar Profesor Doktor Bidang Ekonominya

Jokowi di Pengukuhan Guru Besar KH Ma'aruf Amin (Foto: Dok. Biro Pers Istana)

Selain dikenal sebagai kiai dengan tradisi keilmuan klasik (kitab kuning) yang mapan dan dihormati kalangan ulama, Ma’ruf Amin (75) juga memiliki gelar akademis, yaitu profesor dan doktor.

Saat mengumumkan Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya, Jokowi tak lupa menyebut gelar akademis itu, ”Profesor Doktor Kiai Haji Ma’ruf Amin,” kata Jokowi di Restoran Plataran Menteng, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Kamis (9/8) pukul 18.30 WIB

Ma’ruf Amin merupakan profesor atau guru besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Penganugerahan gelar profesor ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) lewat sidang terbuka, Rabu 24 Mei 2017.

Jokowi di Pengukuhan Guru Besar KH Ma'aruf Amin (Foto: Dok. Biro Pers Istana)

Presiden Joko Widodo juga menghadiri acara pengukuhan gelar guru besar ini. Jokowi kala itu mengenakan peci warna hitam dengan setelan jas warna biru.

Dalam pengukuhannya, Ma'ruf Amin menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul 'Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia’.

Usai membaca orasi, Ma'ruf Amin menerima Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 69195/A2.3/KP/2017 yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir.

Tak berapa lama, Ketua Senat Prof Dr Imam Prayogo menutup Rapat Terbuka Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Jokowi di Pengukuhan Guru Besar KH Ma'aruf Amin (Foto: Dok. Biro Pers Istana)

Orang yang Kuat dalam Keimanan dan Keilmuan

Menurut Menristekdikti M Nasir, pemberian gelar kepada Ma'ruf Amin ini tidak sembarangan. "Pemberian gelar guru besar tidak bisa sembarangan, terutama bagi dosen tidak tetap. Gelar itu haruslah disandang oleh orang yang dianggap memberikan jasa besar bagi keilmuan, sosial masyarakat, atau negara," ujar M Nasir kala itu.

Menurut M Nasir, Ma'ruf Amin menjadi contoh bagi bangsa Indonesia bagaimana orang itu kuat dalam hal keimanan dan keilmuan.

"Beliau adalah ulama besar, seorang Ketua MUI dan Rais Am PBNU, di lain sisi perannya dalam mengembangkan bidang perekonomian syariah Islam juga patut kita apresiasi,” jelas Nasir.

Presiden Jokowi kemudian memberikan ucapan selamat kepada Ma'ruf Amin. Selain Presiden, tampak pula memberikan ucapan selamat Menristekdikti M. Nasir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Jokowi di Pengukuhan Guru Besar KH Ma'aruf Amin (Foto: Dok. Biro Pers Istana)

Gelar Doktor HC dari UIN Syarif Hidayatullah

Sedang gelar doktor yang melekat pada nama Ma’ruf Amin merupakan doktor kehormatan (doctor honoris causa) yang dianugerahkan oleh Rektor Unversitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof Dr Komarudin Hidayat pada 5 Mei 2012.

Dikutip dari Facebook MUI, penghargaan dunia akademik tertinggi ini, menurut Prof Dr HM Atho Mudzhar yang menjabat sebagai Promotor I guru besar UIN Syarif Hidayatullah, layak diberikan kepada Promovendus KH Ma’ruf Amin, karena ia dinilai sebagai seorang ulama yang cemerlang dalam ilmu hukum ekonomi syariah dan sebagai motor penggerak ekonomi syariah Indonesia.

Ma'ruf Amin dinilai memiliki jasa yang luar biasa besar sebagai seorang ahli fikih muamalat dan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN). Ma’ruf Amin dengan gigih dan penuh pengabdian selalu berdialog, melakukan sosialisasi, pendekatan, dan lobi-lobi dengan pihak Bank Indonesia.

Ma'ruf Amin menerima gelar doktor HC dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 Mei 2012. (Foto: Facebook MUI)

Dengan usaha ini, sehingga sebagian besar dari fatwa-fatwa DSN itu kemudian diadopsi oleh Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat. Bahkan sebagiannya telah pula diadopsi oleh negara menjadi undang-undang.

Dalam rangkaian acara Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, Ma’ruf Amin menyampaikan pula pidato ilmiah berjudul “Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer, Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”.

Acara penganugerahan gelar akademik kehormatan ini dihadiri oleh Jusuf Kalla yang kala itu mantan Wakil Presiden RI; Menteri Pertanian Ir. H. Suswono, dan jajaran pimpinan MUI Pusat.

Harapan dari Jokowi

Dengan jasanya di bidang ekonomi hingga mendapat anugerah doktor dan profesor kehormatan itu membuat Jokowi yakin Ma'ruf Amin adalah sosok yang tepat membantunya mengelola ekonomi Indonesia.

Jokowi dan Ma'ruf Amin meninggalkan Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (10/8/2018). (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Dalam sambutannya saat deklarasi sebagai capres-cawapres, Jokowi menyebutkan bahwa Ma'ruf Amin adalah sosok yang tepat untuk membantunya memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Baginya, Ma'ruf adalah sosok ulama yang juga andal dalam urusan ekonomi.

"Saya yakin KH Ma'ruf Amin adalah figur yang tepat untuk melanjutkan, menempuh jalan ke depan. Beliau adalah sosok yang utuh, ulama yang bijaksana, ulama yang dihormati umat Islam di seluruh Tanah Air," kata Jokowi di Gedung Joang, Jalan Raya Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/9/2018).

"Untuk diketahui pada saat beliau dikukuhkan sebagai profesor, pidato pengukuhannya adalah berkaitan dengan arus ekonomi baru Indonesia, artinya beliau juga sangat mengetahui ekonomi Indonesia," kata Jokowi.

Capres Jokowi dan Cawapres Ma'ruf Amin melambaikan tangan seusai mendaftarkan diri di gedung KPU, Jakarta, Jumat (10/8/2018). (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ekonomi Keumatan Konsep Ma'ruf Amin

Sementara itu, Ma'ruf Amin mengaku, jika nanti diberi amanah rakyat untuk memimpin Indonesia akan mengutamakan program ekonomi keumatan.

"Ekonomi keumatan arus baru. Kenapa arus baru karena arus lama membentuk konglomerat. Ini kita jadikan arus baru, bukan melemahkan yang kuat. Tidak. Tapi, bagaimana menguatkan yang lemah. Itulah lahir program aset dan kemitraan. Konglomerat bermitra dengan usaha masyarakat," ujar Ma'ruf di Kantor PBNU, Kamis (9/8/2018), tak lama setelah diumumkan Jokowi sebagai cawapres.

Konferensi pers KH Ma'ruf Amin usai ditunjuk sebagai cawapres mendampingin Jokowi, Kamis (9/8/2018). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Selain itu, Ma'ruf berkeinginan agar Indonesia tidak melulu mengandalkan impor dalam memenuhi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Melainkan, memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang dimiliki negara untuk kemakmuran rakyat.

Ia yakin, dengan mengembangkan teknologi industri secara baik, Indonesia nantinya bisa menjadi negara pengekspor.

"Semua harus kita bisa memenuhi tidak boleh ada impor. Masak ada impor beras, jagung. Negara kita negara cukup lahan, cukup sumber daya alam. Ini harus kita perkuat," ucap Rais Aam PBNU itu.

"Jadi kedaulatan pangan kita kuatkan dan kemudian juga dalam industri, jangan jadi negara pengimpor tapi pengekspor dengan menggunakan produk-produk yang bisa kita ekspor menggunakan teknologi tinggi," kata Ma'ruf Amin.