Mahasiswa Papua di Jabar Datangi Kemendagri: Banyak Mafia Otsus, Harus Diaudit

Puluhan mahasiswa Papua yang tergabung ke dalam Forum Mahasiswa Primordial Jawa Barat menggelar aksi damai di Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung pada Kamis (27/8). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Aktivis dan mahasiswa Papua di Jabar mendatangi Kantor Kemendagri di Jakarta pada Selasa (1/9) setelah sempat menggelar aksi damai di Bandung. Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk beraudiensi mengenai kelanjutan otonomi khusus atau Otsus di Papua.

Perwakilan Mahasiswa Papua di Bandung Alfinides Pohowain membenarkan soal adanya audiensi tersebut. Dia menilai marak mafia Otsus sehingga perlu dilakukan langkah-langkah audit. Maraknya mafia Otsus ditandai dengan selalu terlambat diterimanya biaya kuliah dari anggaran Otsus.

"Di Papua banyak mafia Otsus, maka langkahnya adalah harus audit, saya lebih banyak menyoroti ke pemerintah daerah bahwa kami punya biaya kuliah dari anggaran Otsus selalu terlambat, ini yang menjadi kendala serius," kata Alfinides melalui keterangannya, Rabu (2/9).

"Pemerintah harus fokus menjadikan mahasiswa Papua sebagai aset untuk masa depan," lanjut dia.

Sementara itu, perwakilan aktivis dan mahasiswa Papua Jefri Papare mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan seperti aspek pendidikan, sosial, kesehatan hingga infrastruktur. Terkait pendidikan, dia meminta penerima beasiswa harus merata.

"Pemerintah pusat dan daerah harus mempunyai database terkait jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa berbasis dana Otsus, jangan bertumpu pada satu kabupaten, tetapi harus merata," ucap dia.

Selain itu, kata Jefri, pihaknya meminta agar Kemendagri memfasilitasi kreativitas melibatkan para mahasiswa Papua dan Papua Barat terutama dalam bidang usaha. Hal itu dilakukan agar para mahasiswa Papua setelah lulus kuliah dapat memiliki skill yang bermanfaat.

"Sehingga mahasiswa Papua kelak lulus kuliah memiliki skill yang baik dan bermanfaat," tegas dia.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Primordial Jawa Barat menggelar aksi damai di Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, pada Kamis (27/8).

Jokowi Minta Evaluasi Otsus

Seperti diketahui, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat akan berakhir tahun 2021.

Presiden Jokowi meminta ada evaluasi tata kelola penyaluran dana otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah kedua provinsi itu.

Berdasarkan laporan yang diterima, dana otsus yang disalurkan pemerintah pusat dari tahun 2002 hingga kini mencapai Rp 94,24 triliun. Jokowi ingin adanya peningkatan transparansi dan ketepatan para penerima dana otsus tersebut.

"Karena angkanya besar saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya. Jadi sangat penting good governancenya, penyalurannya apakah betul-betul sudah terdeliver ke masyarakat," ujar Jokowi dalam rapat terbatas bersama para menterinya pada bulan Maret 2020.