Mahasiswa soal RUU Perampasan Aset: Merampas Aset Harus Dibatasi Secara Jelas
PerbesarForum Mahasiswa Lintas Kampus (FMLK) menilai kewenangan negara dalam merampas aset hasil tindak pidana perlu disertai mekanisme kontrol yang jelas. Proses perampasan aset harus dapat diuji melalui pengadilan sekaligus terbuka terhadap pengawasan masyarakat.
Perwakilan FMLK, Abigail Benecdita Sulle, menyampaikan bahwa generasi muda mendukung upaya negara untuk memulihkan hasil kejahatan, termasuk aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, narkotika, maupun kejahatan lainnya.
“Mohon izin pimpinan, kami sebagai generasi muda percaya bahwasanya negara itu harus mampu memulihkan hasil kejahatan dari koruptor, bandar narkoba maupun pelaku kejahatan lainnya lalu mengembalikannya untuk kepentingan publik,” kata Abigail dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Rabu (30/9).
Namun, dukungan terhadap penguatan mekanisme perampasan aset tersebut menurut FMLK perlu diikuti dengan batasan kewenangan yang tegas. Hal itu diperlukan agar kewenangan merampas aset tidak berjalan tanpa mekanisme pengujian dan pengawasan.
Abigail menekankan tiga hal yang perlu menyertai kewenangan tersebut, yakni batas yang jelas, pengujian melalui pengadilan, serta pengawasan oleh masyarakat.
“Tentunya dukungan ini kami sertai suatu harapan kewenangan merampas aset harus dibatasi secara jelas, diuji di pengadilan, dan bisa diawasi ke masyarakat,” ujar Abigail.
Menurut Abigail, mekanisme tersebut diperlukan agar tujuan penegakan hukum dan pemulihan aset dapat berjalan beriringan dengan prinsip keadilan. Pada akhirnya, aset hasil kejahatan yang berhasil dipulihkan diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
“Karena dengan begitu hukum itu dapat ditegakkan secara adil, aset dapat kembali ke rakyat, serta rakyat dapat meningkatkan hukum semakin kuat,” kata Abigail.