Mahfud Beberkan Dugaan TNI-Polri Tak Netral: Pasang Baliho hingga Intimidasi

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pemilihan umum. Foto: Kemenko Polhukam RI

Menko Polhukam Mahfud MD menerima laporan dugaan kecurangan jelang Pilpres dan Pemilu 2024. Ia menyebut, ada banyak laporan dugaan kecurangan beberapa di antaranya melibatkan aparat TNI-Polri.

"Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Bila itu sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat tapi mungkin juga dilakukan warga sipil biasa," kata Mahfud dalam konferensi pers, Senin (13/11).

Cawapres Ganjar Pranowo ini lantas membeberkan beberapa dugaan kecurangan yang melibatkan aparat. Mulai dari pemasangan dan penurunan baliho parpol tertentu hingga intimidasi.

"Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu sebaiknya juga dugaan penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan aparat," kata dia.

Satpol PP membongkar baliho Ganjar-Mahfud menjelang kunjungan Jokowi ke Gianyar, Bali, Selasa (31/10). Foto: Dok. Istimewa

Polisi patroli di DPC PDIP Solo, Rabu (8/11/2023). Foto: kumparan

"Ada juga laporan sejumlah oknum polisi datangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi, kemudian aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivis kebebasan berekspresi," ucap dia.

Eks Ketua MK ini membeberkan, laporan yang ia terima berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Utamanya Jawa dan Sumatera.

"Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jatim, Jateng, dan Sumut dan mungkin juga ada daerah lain yang belum sempat kita baca," ucap dia.

Presiden Jokowi menghadiri Rapim TNI-Polri 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

TNI-Polri Harus Netral di Pemilu 2024

Mahfud menuturkan, seluruh rakyat Indonesia ingin Pemilu menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang baik dan berkah. Ia mengingatkan sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberikan berkah dan kebaikan.

"Jadi Pemilu itu harus berjalan baik, bermartabat dan berkeadaban. Kepada aparat baik TNI-Polri serta ASN dan birokrasi juga KPU, Bawaslu hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas supaya pesta demokrasi berlangsung sehat, damai dan bermartabat," kata Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud meminta TNI-Polri termasuk masyarakat yang terafiliasi dengan paslon tertentu bisa netral di Pemilu 2024. Menurutnya, arahan Presiden Jokowi sudah sangat jelas.

"Sebagaimana Presiden sudah berulang kali katakan, menegaskan sikapnya Pemilu akan berlangsung netral. Kita ikuti sikap tegas Presiden ini sebagai arah kesibukan kita dalam menyongsong dan selenggarakan Pemilu dengan sebaik-baiknya," tutup dia.