Mahfud ke Amsterdam-Ceko: Selesaikan PP HAM, Warga Minta Tak Dicap Pengkhianat
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarMenkopolhukam Mahfud MD akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri yakni Amsterdam dan Ceko. Mahfud mengatakan, kunker ini dilakukan dalam rangka Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PP HAM).
Mahfud mengatakan akan menemui korban peristiwa 1965 yang dulu tak bisa pulang karena dianggap pengkhianat.
"Ke Amsterdam dan ke Ceko, itu akan melanjutkan untuk menemui korban peristiwa 1965 yang eks Mahid, mahasiswa ikatan dinas yang dulu tidak boleh pulang, paspornya dicabut pada waktu itu, kemudian mereka sampai tua ada di sana," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (22/8).
"Banyak orang yang bersekolah di Eropa pada waktu itu tidak boleh pulang karena tidak membuat pernyataan mengutuk pemerintah lama, gitu. (Padahal) mereka (bilang), loh saya tidak tahu di dalam karena dia tidak tanda tangan, lalu paspornya dicabut terus enggak bisa pulang dan itu banyak sekali," jelas dia.
Mahfud mengatakan, mayoritas warga yang tak bisa pulang tersebut tak ingin terus dicap sebagai pengkhianat. Sehingga pihaknya akan membahas hak konstitusional warga-warga tersebut.
"Sekarang ada kira-kira 130-an di berbagai negara. Itu mau kita datangi karena pada umumnya mereka hanya minta mereka tidak dianggap sebagai pengkhianat, mereka minta (dianggap) bahwa mereka warga negara yang setia kepada Indonesia," ujar Mahfud.
"Kita mau tawari pulang tapi tidak banyak yang mau pulang karena mereka udah umur 82 tahun, 83 tahun gitu. Nah, sehingga kita akan berdiskusi ke sana menyatakan tentang hak-hak konstitusionalnya," tambah dia.
Mahfud lalu menegaskan PP HAM bukan menghidupkan kembali komunisme. Melainkan, ini upaya mengembalikan hak-hak korban peristiwa PKI yang terampas.
"Bukan hanya orang yang dianggap orang PKI atau orang PKI yang dulu didiskriminasi. Kalau itu sudah dikembalikan haknya, sejak tahun 2000 sudah dihapus Bakorstranas, apa Litsus, kan, sudah dihapus," tegasnya.
"Mereka yang keturunan ndak ada lagi keturunan, tidak keturunan, ikut hak-hak politik. Yang sekarang ini bukan politik hukum baru, ini yang lama, melanjutkan tentang hak-hak korban," lanjut dia.
Mahfud mengingatkan, banyak korban peristiwa PKI yang berasal dari TNI hingga kalangan pesantren.
"Yang di dalam negeri kita lakukan, sudah kita kick off di Pidie dan bulan depan insyaallah nanti di Palu, dan seterusnya. Ini korban dan korbannya bukan hanya orang-orang anggota Partai Komunis, bukan," terangnya.
"Yang di Palu itu korbannya malah TNI, peristiwa tahun 65 itu yang di Jawa Timur itu korbannya pesantren. Kita mau memperhatikan semua korban itu. Jadi tidak ada politik hukum baru tentang ideologi, tentang komunisme," jelas dia.
Mahfud berkomitmen melakukan PP HAM, sebab ia menyorot prosedur hukum di pengadilan HAM berat kerap gagal.
"Pelanggaran HAM berat itu harus diprioritaskan karena prosedur hukum yang disediakan oleh negara itu tidak bisa jalan. Misalnya pengadilan HAM berat, itu selalu gagal. Undang-undang KKR batal ketika akan dihidupkan, ditolak lagi," ungkapnya.
"Maka kita membuat satu langkah lagi kebijakan. Alhamdulillah itu langsung direspons dan dipuji dalam pidato resmi di Dewan HAM PBB di Jenewa ketika ini diumumkan, karena kita lebih pada kemanusiaan. Saya nanti sore akan berangkat dengan tim untuk ketemu mereka," kata Mahfud.
Selain Amsterdam dan Ceko, Mahfud juga akan mendatangi Turki dan Korea untuk membahas kerja sama keamanan.
"Saya sore ini akan berangkat ke 4 negara. Turki yang termasuk Eropa dan Asia sekaligus, Amsterdam, Netherland, dan Ceko. Kemudian terakhir ke Korea. kalau Korea dan Turki, saya akan bicara soal kerja sama keamanan kedua negara karena harus MoU antar menteri," pungkas dia.