Mahfud MD Bantah Tak Senada dengan Moeldoko soal Uighur

Menkopolhukam Mahfud MD di kediaman Menkominfo Johnny G. Plate, Rabu (25/12). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Menko Polhukam, Mahfud MD, kesal lantaran pernyataannya mengenai sikap Indonesia soal dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, China, dibenturkan dengan Kepala Staf Presiden, Moeldoko.

Diketahui Mahfud sebelumnya menyatakan Indonesia menempuh jalur diplomasi lunak dalam masalah itu. Sedangkan Moeldoko menyatakan pemerintah tak akan ikut campur tangan dalam masalah tersebut.

Mahfud mengatakan diplomasi lunak yang sebelumnya ia sampaikan bukan berarti mencampuri urusan Uighur.

“Pak Moeldoko bilang kita enggak ikut campur, saya bilang juga enggak ikut campur, tapi kita diplomasi lunak. Lalu dipertentangkan, Pak Moeldoko bilang tidak ikut campur, Pak Mahfud diplomasi lunak. Diplomasi lunak itu ya tidak ikut campur, kalau ikut campur kan langsung berhadapan,” ujar Mahfud usai menghadiri open house Natal di rumah Menkominfo Johnny G. Plate di kawasan Pondok Labu , Jakarta, Rabu (25/12).

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Mahfud pun membantah pernyataannya sebagai bentuk tak kompaknya para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sebab pemanggilan Dubes China untuk Indonesia ke kantornya, kata Mahfud, justru untuk menyatakan pemerintah tak intervensi dalam persoalan itu.

“Ini enggak ikut campur ya kita lunak aja. Seperti saya panggil Dubesnya, gimana, oke Indonesia tidak akan intervensi. Sama persis kok kalimat saya dengan Pak Moeldoko,” jelas mantan Ketua MK itu.

Sebelumnya, Moeldoko menyampaikan pemerintah RI tak ikut campur dalam masalah Uighur lantaran masing-masing negara memiliki kedaulatan. Hal itu ia katakan sebagai prinsip hubungan internasional.

"Jadi pemerintah Indonesia tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Adapun Mahfud menyatakan diplomasi lunak menjadi jalan Indonesia menyikapi persoalan itu. Mahfud menjelaskan diplomasi lunak yakni menempatkan Indonesia sebagai penengah dalam persoalan Uighur.

“Kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif gitu, ya. Oleh sebab itu, nanti Bu Menlu sudah bukan menyiapkan karena kasus lama, ya. Kita sudah sering," tutur Mahfud.