Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
ADVERTISEMENT
Cawapres 03 Mahfud MD mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan Pilkada 2024 tetap sesuai jadwal, yaitu November 2024. Hal tersebut termuat dalam pertimbangan hukum atas putusan gugatan dua mahasiswa UI di MK.
ADVERTISEMENT
Bahkan, terkait putusan itu, Mahfud menyebut MK sudah kembali ke hati nurani.
"MK juga kembali ke hati nuraninya. Dia memutus bahwa pilkada harus tetap sesuai jadwal yaitu tanggal 27 November. Kalau mau dimajukan, ya, tetap di bulan November 2024, dengan demikian yang mengendalikan ini sudah pemerintah baru nanti, entah siapa pemerintah baru itu, bisa Pak Prabowo, bisa Anies, bisa Ganjar, tergantung," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (1/3).
MK sebenarnya menolak gugatan yang diajukan dua mahasiswa UI, Ahmad Al Farizi dan Nur Fauzi. Namun dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan kalau Pilkada harus digelar sesuai jadwal.
Mahfud memuji dua mahasiswa itu, yang dia sebut mencium gelagat Presiden Jokowi yang ingin memajukan pilkada supaya bisa mengendalikan prosesnya.
ADVERTISEMENT
"Oleh sebab itu saya salut, satu kepada Ahmad Al Farizi dan Nur Fauzi, mahasiswa yang sangat cerdas dan punya pandangan jauh agar demokrasi ini tidak diolah-olah kembali," ungkap Mahfud.
"Kemudian saya salut kepada MK sekarang sudah mulai kembali ke hati nuraninya, teruskan keberanian ini, demi Indonesia yang bagus," lanjutnya.
Menurut Mahfud, masyarakat menduga adanya upaya memajukan jadwal pilkada hanya untuk memberi peluang kepada pemerintah saat ini supaya bisa mengatur pilkada. Sebab jika tetap digelar November 2024, pemerintah telah berganti.
"Karena kalau pemerintahan baru tidak bisa mengendalikan, padahal itu, kan, hanya birokrasi, pemerintahannya tetap, yang ganti hanya menteri dan presiden. Itu hanya untuk memberi waktu, memberi peluang kepada Pak Jokowi atau Pak Jokowi ingin mengambil peluang agar bisa mengatur pilkada di seluruh Indonesia," pungkasnya.
ADVERTISEMENT