Mahfud MD Singgung Lagi soal Malaikat Jadi Iblis dengan Sistem Pilkada Langsung

Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat bersama perwakilan KPK, Kejagung, dan Polri terkait penanganan perkara. Foto: Dok. Humas Kemenko Polhukam

Menkopolhukam Mahfud MD sempat bercerita terkait pernyataannya yang menyebut pemilihan langsung bisa membuat seorang malaikat menjadi seperti iblis.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD ketika menjabat sebagai Ketua MK lalu.

Bukan tanpa sebab, saat itu Mahfud menyoroti maraknya money politic saat pemilu. Untuk itu, menurut dia, sistem pemilihan tersebut harus bisa diubah.

"Di antara pidato saya sebagai ketua MK yang menangani ratusan kasus sengketa pilkada pada waktu itu, saya bilang begini, "sistem ini harus diubah, karena kalau sistemnya masih seperti ini, malaikat pun masuk ke dalam sistem seperti ini akan menjadi iblis," kata Mahfud dalam Webinar Pilkada Konsolidasi Demokrasi Lokal, Sabtu (5/9).

"Itu pidato saya dalam konteks pilkada langsung pada waktu itu. lalu sekarang itu diviralkan seakan-akan pemerintah yang sekarang itu iblis, terserah saja. tapi itu saya katakan di tahun 2012 dan itu ada jejak digitalnya, di mana saya katakan itu, kapan, dan ada," lanjutnya.

Dia mencontohkan saat seseorang yang menjadi kepala daerah tentu saja harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Hal itu berbanding terbalik dengan upah atau gaji yang didapatkan dari negara sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga, bisa memicu berbagai macam pelanggaran.

Pada saat itu, Mahfud memberi solusi cara meminimalisirnya dengan mengubah sistem pemilihan menjadi tak langsung.

"Jadi kalau sistemnya seperti ini, saya bilang, malaikat pun akan jadi iblis, karena malaikat pun jadi kepala daerah bisa jadi iblis, karena modalnya besar, money politic luar biasa," ujarnya.

"Itu menjadi sikap pemerintah dan partai-partai pada waktu itu, sehingga presiden SBY mengajukan RUU Pilkada kembali ke DPRD," ujarnya.

Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) berdoa saat menghadiri Hari Konstitusi 2020 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Meski demikian, pada akhirnya usulan tersebut urung terlaksana karena adanya polarisasi pilpres 2014 yang saat itu terbagi dalam dua kelompok yaitu pendukung Prabowo Subianto dan Jokowi.

"Tapi kemudian terjadi pergolakan politik, karena Pilpres 2014, sehingga saya ingin sampaikan, pada waktu itu dukungan udah kuat, kembali aja daripada pakai money politic, dan sebagainya," katanya.