Mahfud MD soal Demo 'Jokowi End Game': Ada yang Ingin Memanfaatkan Situasi

Menko Polhukam Mahfud MD saat konferensi pers terkait revisi UU ITE, Selasa (8/6). Foto: Humas Kemenko Polhukam

Menkopolhukam Mahfud MD menggelar jumpa pers terkait situasi politik dan keamanan di tengah pandemi. Pernyataan pers pada Sabtu (24/7) siang itu juga disinyalir terkait banyaknya selebaran di media sosial yang menyerukan demo menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bertajuk 'Jokowi End Game'.

"Berkaitan segala upaya yang bisa dilakukan pemerintah memang kemudian muncul di media sosial yang didalangi kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi terkait kebijakan pemerintah tangani COVID. Itu di mana-mana terjadi dan di Indonesia terjadi juga aksi-aksi yang dilakukan terhadap pemerintah yang tangani COVID," kata Mahfud.

Menurut Mahfud ada dua kelompok dalam masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah terkait COVID-19. Pertama adalah kelompok yang murni ingin menyampaikan suaranya terkait situasi pandemi sulit di tengah pandemi.

"Pemerintah tahu ada aspirasi masyarakat yang murni. Karena memang ya 'saya takut COVID tapi gimana ekonomi saya?' Itu aspirasi murni. Sehingga aspirasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang dialami khususnya mengenai kehidupan ekonomi dalam menghadapi serangan COVID," kata Mahfud.

Sementara kelompok kedua ialah yang hanya ingin memanfaatkan situasi demi bisa melawan pemerintah. Mereka tidak peduli dengan situasi saat ini.

"Pemerintah tahu kalau sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni tadi, lalu ada kelompok yang tidak murni. Masalahnya itu hanya ingin menentang saja memanfaatkan situasi. Apa pun yang diputuskan pemerintah, diserang itu ada seperti itu," kata Mahfud yang tidak menyebut siapa kelompok tersebut.

Menurut Mahfud kelompok itulah yang kerap membuat provokasi. Padahal menurut dia pemerintah prinsipnya selalu mendengar masukan dari masyarakat tanpa harus demo.

"Oleh sebab itu kita harus hati-hati karena yang seperti itu kelompok tidak murni selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah salah. Padahal pada prinsipnya pemerintah terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat," kata Mahfud.