Mahfud MD soal Wakil Bupati Nduga Mundur: Bisa Saja Manuver Politik

Menkopolhukam Mahfud MD meninggalkan kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Senin (23/12). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Bupati Nduga, Papua, Wentius Nimiangge, mengundurkan diri dari jabatannya sejak 24 Desember 2019. Pengunduran dirinya menyangkut insiden penembakan yang menimpa seorang warga sipil bernama Hendrik Lokbere.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD menilai mundurnya Wentius adalah hal biasa. Ia menduga keputusan Wentius bisa saja merupakan bagian dari manuver politik.

"Soal Wakil Bupati Nduga mengundurkan diri, satu itu belum jelas juga. Kedua, kalau itu benar, bisa saja itu manuver politik. Sama saja kayak di Jawa banyak," ujar Mahfud MD di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/12).

Untuk itu, Mahfud MD meminta publik tidak merespons mundurnya Wentius secara berlebihan. Menurut dia, mundurnya seorang pejabat publik adalah hal yang biasa terjadi.

"Jadi kita tidak usah mengatakan bahwa di sana (Nduga) sudah terjadi hal luar biasa sampai bupatinya mengundurkan diri. Saya kira itu bagian dari manuver politik. Biasa saja," tutur Mahfud MD.

Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge. Foto: Stefanus/BumiPapua.com/kumparan

Sebelumnya, Wentius mengungkapkan kekecewaannya atas insiden yang menewaskan Hendrik pada Jumat (20/12). Korban adalah sopir truk yang ikut rombongan iring-iringan petugas keamanan.

“Sebagai bentuk protes dan ungkapan kekecewaan karena ada warganya yang tewas tertembak (bernama) Hendrik Lokbere,” kata Wentius dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/12).

Dilansir Antara, Kodam XVII Cendrawasih telah mengirimkan tim ke Distrik Kenyam, Nduga, Papua, untuk menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan Hendrik. Irham juga enggan menjelaskan lebih lanjut kronologis yang menewaskan Hendrik.

"Kita tunggu hasil penyelidikan yang dilakukan tim yang dipimpin Asintel Kasdam XVII Cenderawasih," kata Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Irham Wairohan beberapa hari lalu.

Pengunduran diri Wentius diduga karena kekecewaannya karena pemerintah tak kunjung mempertimbangkan menarik pasukan TNI-Polri dari Nduga. Ia mengaku tak sanggup melihat banyak warga sipil yang menjadi korban kekerasan maupun pembunuhan.