Mahfud MD: Tak Boleh Wajibkan Anak Nonmuslim Pakai Jilbab di Sekolah

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pernyataan terkait situasi terkini pasca pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR. Foto: Dok. Humas Kemenko Polhukam

Menkopolhukam Mahfud MD turut berkomentar soal viral video siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang yang diwajibkan memakai jilbab. Mahfud mengingatkan tak boleh ada paksaan dalam berjilbab.

"Akhir 1970-an sampai dengan 1980-an anak-anak sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tersebut ke Depdikbud. Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah," beber Mahfud melalui Twitter, Minggu (24/1).

Mantan Ketua MK itu bercerita, sampai akhir 1980-an di Indonesia terasa ada diskriminasi terhadap orang Islam. Tapi berkat perjuangan yang kuat dari NU, Muhammadiyah, dan lainnya, terutama melalui pendidikan, demokratisasi menguat.

"Awal 90-an berdiri ICMI. Masjid dan majelis taklim tumbuh di berbagai kantor pemerintah dan kampus-kampus," tuturnya.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman memastikan proses berlangsung sekolah tatap muka di wilayahnya. Foto: Dok. Humas Pemko Banda Aceh

Bahkan, pada awal 1950-an Menag Wahid Hasyim (NU) dan Mendikjar Bahder Johan (Masyumi), membuat kebijakan sekolah umum dan sekolah agama mempunyai "civil effect" yang sama.

Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi-posisi penting di dunia politik dan pemerintahan. Kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum oleh dua menteri itu sekarang menunjukkan hasilnya.

"Pejabat2-pejabat tinggi di kantor-kantor pemerintah, termasuk di TNI dan Polri, banyak diisi oleh kaum santri. Mainstream keislaman mereka adalah wasathiyah Islam, moderat dan inklusif," tutupnya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.