Mahfud Minta Propam Periksa Penyidik Polresta Bogor soal SP3 Kasus Pemerkosaan

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Menkopolhukam Mahfud MD meminta Propam Polri untuk memeriksa penyidik dari Polresta Bogor yang menangani kasus dugaan pemerkosaan di Kemenkop UKM. Kasus itu telah dihentikan tanpa alasan yang jelas.

"Meminta kepada Divisi Propam Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Polresta Bogor yang menangani perkara ini, yang sejak awal sangat tidak profesional," ujar Mahfud dalam YouTube Kemenko Polhukam, dikutip Kamis (19/1).

Mahfud menuturkan, salah satu pertimbangan perlunya pemeriksaan terhadap penyidik Polres Bogor yakni terdapat perbedaan alasan polisi pada SP3 yang dikirim ke Kejaksaan dan korban.

"Surat pemberitahuan SP3 kepada jaksa menyatakan perkara di SP3 karena restorative justice. Tetapi surat pemberitahuan ke korban menyatakan SP3 dikeluarkan karena tidak cukup bukti. Satu kasus yang sama diberi alasan yan berbeda kepada pihak berbeda," beber Mahfud.

Dalam Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019, lanjut Mahfud, ada syarat-syarat tertentu untuk menyelesaikan kasus yang diselesaikan lewat restorative justice. Hal tersebut pun tak dipenuhi.

"Kasus-kasus yang bisa diberi restorative justice adalah kasus yang tidak menimbulkan kehebohan, tidak meresahkan masyarakat dan tidak mendapat penolakan masyarakat. Syarat ini tak dipenuhi," terangnya.

Lebih jauh, Mahfud membeberkan, pencabutan SP3 yang dilakukan hanya berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pihaknya. Padahal, dalam rapat koordinasi itu hanya membahas kesalahan dalam penanganan perkara, bukan inti kasusnya.

"Sedangkan pro justice agar dibicarakan melalui gelar perkara internal di Polresta Bogor itu dilakukan, menurut info ke kami, proses internal di Polresta untuk melaksanakan keputusan rakor sudah dilakukan sehingga pencabutan SP3 tidak langsung karena ada keputusan rakor di Kemenkopolhukam, melainkan hasil rakor sudah dituangkan di proses formal di internal Polresta Bogor," pungkasnya.

Kasus pemerkosaan itu terjadi pada Desember 2019. Korban ialah ND, CPNS perempuan di Kemenkop dan UKM. Sementara pelaku ialah 4 orang pekerja di kementerian tersebut, yakni W, Z, MF, dan N.

Saat peristiwa itu terjadi, W ialah PNS Kemenkop dan UKM golongan 2C, sementara Z ialah CPNS di Kemenkop dan UKM. Sedangkan MF dan N ialah pekerja honorer di kementerian tersebut.

Kasus ini sempat dilaporkan ke Polres Bogor, namun akhirnya berakhir damai setelah korban menarik laporannya.