Mahfud soal Prabowo Usul Kepala Daerah Via DPRD: Evaluasi, karena Sekarang Jorok

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD ditemui di Universitas Islam Indonesia (UII), Jumat (13/12/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Eks Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto soal perubahan sistem pilkada. Tidak lagi lewat pemilihan langsung melainkan kembali dipilih DPRD seperti era Orde Baru (Orba).

"Bagus, menurut saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi. Apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan," kata Mahfud MD ditemui di kampus Universitas Islam Indonesia (UII) di Jakal Km 14,5, Kabupaten Sleman, Jumat (13/12).

Mahfud menilai pilkada perlu dievaluasi karena sudah terlampau jorok.

"Evaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok (pilkadanya) yang sekarang terjadi ini," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam peringatan puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Pernah Terjadi

Perubahan sistem pilkada ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014. Namun, hanya bertahan dua hari saja.

"Dan dulu kan sudah pernah disetujui lalu Pak SBY hanya dua hari berlaku dicabut lagi oleh Pak SBY," kata Mahfud.

Dijelaskan Mahfud itu termuat dalam UU nomor 22 tahun 2014 tentang pilkada. Dikeluarkan 29 September, lalu tanggal 2 Oktober dicabut lagi.

"Hanya dua hari, karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu," katanya.

"Kalau sekarang mau didiskusikan lagi ya diskusikan saja, gitu," katanya.

Saat disinggung apakah langkah ini tidak dinilai sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud menjawab hal itu bisa didiskusikan

"Nantilah didiskusikan demokrasinya seperti apa yang mau kita bangun," pungkasnya.