Majelis Umum PBB Tuntut Gencatan Senjata di Gaza
·waktu baca 2 menit
PerbesarMajelis Umum PBB pada Selasa (12/12) menggelar voting draf resolusi mengenai desakan gencatan senjata di Jalur Gaza yang sampai sekarang dibombardir Israel.
Hasilnya, dari total 193 negara anggota, sebanyak 153 negara setuju, 23 negara abstain, sementara 10 negara lainnya — termasuk Israel, menolak resolusi tersebut. Sebelumnya resolusi serupa diajukan di Dewan keamanan pada Jumat (8/12). Tetapi, Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, memveto resolusi meminta gencatan senjata.
Dikutip dari Al Jazeera, meski resolusi di Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) tidak bersifat mengikat tetapi hasil pemungutan suara itu berfungsi sebagai indikator pandangan global terhadap konflik di Jalur Gaza.
Negara-negara Arab dan bermayoritas muslim termasuk Indonesia pun memberikan suara mendukung. Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, menyambut baik hasil pemungutan suara UNGA tersebut.
"Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung rancangan resolusi yang baru saja diadopsi oleh mayoritas besar," ujar Alwasil. "Ini mencerminkan posisi internasional untuk menyerukan penegakan resolusi ini," tambahnya.
Adapun pemungutan suara ini digelar usai resolusi yang sama gagal diadopsi di DK PBB imbas veto AS.
Momen itu merupakan kedua kalinya Washington menggunakan hak veto selama pertempuran Hamas dan Israel berkecamuk. Sebelumnya, pada November lalu AS pun memveto resolusi yang diusulkan Brasil untuk mengadakan gencatan senjata.
Sepanjang sejarah berdirinya PBB, AS sudah menggunakan hak veto atas resolusi yang berkaitan dengan Israel sebanyak 35 kali. Kedua sekutu abadi itu memandang gencatan senjata di Jalur Gaza hanya akan menguntungkan Hamas — mengesampingkan jumlah korban jiwa yang sudah menggunung.
Tidak seperti UNGA, resolusi DK PBB memiliki kekuatan mengikat, sehingga suatu resolusi bisa gagal diadopsi bila ada satu negara yang memvetonya.
Atas posisi AS yang berlawanan dengan opini mayoritas global, saat ini Negeri Paman Sam terancam terisolir. Washington yang telah mengkritik keras Rusia atas tindakan serupa di Ukraina telah dituduh menggunakan standar ganda dalam hal hak asasi manusia.
"Dengan setiap langkahnya, AS terlihat semakin terisolasi dari arus utama opini PBB," kata Direktur PBB di International Crisis Group, Richard Gowan, kepada Reuters.