Marak Pencurian Data Pribadi, Komisi I Desak Kominfo Segera Bahas RUU

Hanafi Rais di Bawaslu. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan

Masalah keamanan data pribadi belakangan menjadi perhatian luas. Paling dirasakan adalah serangan SMS berisi iklan dan tawaran pinjaman yang menunjukkan data masyarakat sudah tersebar.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, mengatakan memang sudah saatnya RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dibahas di DPR. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informasi belum juga menyerahkan draf RUU inisiatif pemerintah itu ke DPR.

"Memang sudah banyak sekali kejadian, tidak hanya kejadian yang terakhir ya, di mana ada dugaan pencurian data untuk kepentingan-kepentingan komersial maupun kepentingan yang lain ya," kata Hanafi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

"Nah, peristiwa-peristiwa terkait pelanggaran data atau privacy ini sebenarnya memang sudah waktunya untuk dibahas secara legislasi dengan UU Perlindungan Data Pribadi," imbuhnya.

Hanafi menyebut, Komisi I dari dulu sudah mendorong supaya RUU ini bisa segera dibahas di DPR. Namun, karena RUU ini inisiatif pemerintah, DPR hanya bisa menunggu langkah pemerintah.

"Supaya tidak terus menerus gitu. Kan ini korban-korban penyalahgunaan data ini kan payung hukumnya belum komplit, belum sekomplit negara tetangga. Singapura udah punya, Malaysia udah punya, Vietnam sudah punya bahkan, Eropa juga udah lebih maju lagi. Kita ini malah enggak punya," tutupnya.

Menurut Hanafi, setiap kali komisi I rapat dengan Kominfo, pihaknya sudah mendesak agar pemerintah segara menyerahkan draf RUU tersebut. Namun, Kominfo masih dalam proses finalisasi antar departemen.

"Kita tanya terus setiap kali ada rapat dengan Menkominfo. Ya mereka katanya difinalisasi antar sektor ya, antardepartemen. Ya kita lihat aja. Harapan kita nanti plenary berikutnya masuk Agustus itu sudah muncul," tutupnya.