Ma'ruf Amin Tekankan Inovasi Pengelolaan Zakat Lewat Teknologi

5 November 2019 12:40 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan hormat sebelum memasuki pesawat saat akan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat.  Foto: Dok. Setwapres
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan hormat sebelum memasuki pesawat saat akan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat. Foto: Dok. Setwapres
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin membuka konferensi tingkat internasional, World Zakat Forum, yang diadakan di Hotel The Crown, Kota Bandung, Selasa (5/11).
ADVERTISEMENT
Ma'ruf Amin menuturkan, forum yang dihadiri perwakilan dari 30 negara tersebut dapat menjadi ajang mencari solusi atas hambatan-hambatan dalam mengelola zakat. Dia meyakini tata kelola zakat yang baik dapat mengatasi ketimpangan di masyarakat Indonesia.
"Saling tukar pengalaman dan mencari solusi dari hambatan dan tantangan belum optimalnya pengelolaan zakat selama ini," kata Ma'ruf dalam sambutannya, Selasa (5/11).
Berbagai terobosan dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan, efektivitas, dan efisiensi terutama dari para muzaki (orang yang diwajibkan membayar zakat atas kepemilikan hartanya).
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan saat menghadiri World Zakat Forum di Bandung, Selasa (5/11). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi, yang bertujuan memudahkan penggalangan dana hingga pemetaan distribusi zakat agar lebih akurat.
"Perkembangan teknologi informasi akan mengubah secara mendasar kebiasaan masyarakat. Perkembangan teknologi akan mendorong semakin berkembangnya revolusi industri yang berdampak pada digitalisasi banyak hal," tutur dia.
ADVERTISEMENT
"Dari perspektif lembaga zakat sendiri, penggunaan teknologi mempermudah proses pemasaran, penggalangan dana, dan pemetaan pendistribusian dana zakat yang akurat," lanjut Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi pengembangan pengelolaan zakat berbasis digital, dengan menerbitkan peraturan terkait digitalisasi zakat. Meski kini telah tersedia platform digital, menurut dia, perkembangan penggunaan teknologi dalam lembaga zakat tetap mesti dilakukan.
com-Zakat Foto: Shutterstock
Setidaknya, Ma'ruf Amin menyebut ada tiga wilayah yang membutuhkan peningkatan dalam pemanfaatan teknologi digital, yakni:
1. Pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan kesadaran wajib zakat akan meningkatkan efektivitas edukasi tentang zakat. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pesan-pesan mengenai kewajiban zakat dapat lebih menjangkau masyarakat, tetapi tetap harus dikemas dengan bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Pemanfaatan teknologi digital untuk proses pengumpulan zakat diharapkan memberikan kemudahan bagi muzaki. Yang ada saat ini cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan, terutama kerja sama dengan berbagai platform pembayaran digital, agar semakin banyak pilihan bagi para wajib zakat untuk melakukan pembayaran zakat.
ADVERTISEMENT
3. Pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan penyaluran zakat, sehingga masyarakat wajib zakat dapat mengetahui bentuk pengelolaan dan penyaluran. Hal ini bertujuan untuk mendorong transparansi pengelolaan zakat dan meningkatkan kredibilitas lembaga amil zakat.
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum menghadiri rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pilgub Jabar 2018 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/7). Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang juga hadir di acara mengapresiasi kegiatan World Zakat Forum. Ia merasa terhormat karena Jawa Barat bisa jadi tuan rumah pertemuan ini.
UU mengungkapkan, kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Dan zakat memiliki potensi besar untuk menekan angka kemiskinan.
"Kemiskinan menjadi masalah di setiap generasi pemerintahan permasalahan yang menahun dan belum dapat diselesaikan. Tapi kami pemerintah Provinsi Jabar berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan, karena setiap pemerintahan saat dilantik ada tanggung jawab untuk menurunkan angka kemiskinan," ungkap UU.
ADVERTISEMENT