kumparan
19 Mei 2019 20:35

Masinton: PPLN Kuala Lumpur Menghitung 'Surat Suara Sampah'

Anggota DPR RI Komisi III, Masinton Pasaribu
Anggota DPR RI Komisi III, Masinton Pasaribu. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Caleg DPR daerah pemilihan DKI Jakarta II yang mencakup luar negeri, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, Masinton Pasaribu, turut geram dengan proses pemungutan suara di Kuala Lumpur yang sarat dugaan kecurangan.
ADVERTISEMENT
Pemungutan Suara Ulang (PSU) via pos yang digelar di Kuala Lumpur karena kasus surat suara tercoblos sebelumnya, disebut Masinton sia-sia. Politikus PDIP yang turut hadir di penghitungan suara ulang di Kuala Lumpur itu, menyebut PPLN menghitung surat suara sampah.
"Hasil penghitungan PSU pos oleh PPLN Kuala Lumpur sama dengan menghitung 'surat suara sampah'," ucap Masinton dalam keterangan tertulis, Minggu (29/5).
Pertemuan PPLN, Kuala Lumpur, Kecurangan
Pertemuan PPLN Kuala Lumpur, Panwaslu dan saksi-saksi parpol menyikapi polemik PSU yang diduga terjadi kecurangan. Foto: Dok. Ketua DPLN Partai Demokrat Lukmanul Hakim
Istilah sampah sebelumnya dilontarkan salah satu komisioner KPU saat ditanya nasib surat suara tercoblos capres 01 dan caleg NasDem Davin Kirana dalam beberapa karung di Kuala Lumpur. Pasalnya, surat suara itu memang tidak dihitung untuk Pemilu dan digantikan pemungutan suara ulang.
Masinton menjelaskan, surat suara yang dia sebut sampah itu dihitung 2 tahap. Tahap pertama, menghitung surat suara sejumlah 22.807 surat suara yang masuk pada tanggal 15 Mei 2019, hingga pukul 00.00 waktu setempat.
ADVERTISEMENT
Tahap kedua, PPLN Kuala Lumpur memaksakan sejumlah 62.278 surat suara yang masuk tanggal 16 Mei 2019 pada saat penghitungan surat suara di PWTC Kuala Lumpur.
"Saya mengistilahkan hasil PSU pos di wilayah PPLN Kuala Lumpur ini sebagai 'surat suara sampah' karena pertama, saya yakin surat suara PSU Pos yang dihitung tersebut bukan merupakan hasil coblosan ril suara pemilih yang terdaftar dalam DPT," lanjut Masinton.
Proses penghitungan pemungutan suara ulang (PSU) via pos di PPLN Kuala Lumpu
Proses penghitungan pemungutan suara ulang (PSU) via pos di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. Foto: Dok. Ketua DPLN Partai Demokrat Lukmanul Hakim
Sehari sebelumnya (15 Mei), Masinton sudah sampaikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum menerima surat suara Pos, sebagian kecil yang menerima tanggal 14 dan 15 Mei, secara teknis mengingat jarak dan waktu tidak memungkinkan lagi dikirimkan ulang ke PPLN Kuala Lumpur.
Kedua, sebagian besar surat suara yang masuk dan dihitung PPLN Kuala Lumpur adalah surat suara dengan alamat pengiriman dalam jumlah besar dari lokasi yang sama yakni Sekinchan, Selangor. Padahal wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur meliputi berbagai wilayah besar seperti Negeri Perak, Selangor, Shah Alam, Kelantan, Trengganu.
ADVERTISEMENT
"Timbul pertanyaan Lantas siapa yang mencoblos surat suara PSU Pos tersebut ? Tentunya oknum mafia jual beli surat suara, lihat saja modusnya hanya caleg dari partai tertentu saja yang dicoblos," kata anggota Komisi III DPR itu.
Masinton tak menyebut nama, namun caleg yang mendapat suara fantastis dari PSU pos adalah Davin Kirana, anak dubes RI di Malaysia, Rusdi Kirana. Untuk membuktikannya, bisa bandingkan suara Davin dari metode pos, dengan metode TPS dan dropbox.
"Dan bandingkan kembali perolehan suara rilnya hasil pencoblosan di TPS Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dibawah 10.000 suara. Serta bisa juga diperbandingkan suara caleg hasil pencoblosan ril di TPS dan KSK di PPLN Kuala Lumpur. Dan perolehan suara caleg setelah 'surat suara sampah' hasil PSU Pos dihitung," beber Masinton.
Proses penghitungan pemungutan suara ulang (PSU) via pos di PPLN Kuala Lumpu
Proses penghitungan pemungutan suara ulang (PSU) via pos di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. Foto: Dok. Ketua DPLN Partai Demokrat Lukmanul Hakim
Dia meyakini warga DKI Jakarta dan masyarakat Indonesia yang telah menggunakan hak suaranya di luar negeri tidak rela diwakili oleh anggota DPR yang bersumber dari surat suara sampah.
ADVERTISEMENT
"Sekali lagi saya sampaikan PSU Pos di PPLN Kuala Lumpur jangan dikaitkan dengan hasil Pilpres. PSU Pos di Kuala Lumpur murni permainan oknum mafia surat suara untuk memenangkan caleg dari Partai tertentu," pungkasnya.
Saat ini suara suara PPLN Kuala Lumpur sedang direkap di KPU RI.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan