Massa Demo di Bali Bergeser ke DPRD: Bakar Mobil dan Jarah Tameng Polisi
PerbesarMassa yang mengelar demo di Polda Bali bergeser ke Kantor DPRD Bali, pada Sabtu (30/8) sore. Mereka tiba di Kantor DPRD Bali sekitar pukul 17.50 WITA.
Pantauan kumparan, sejumlah polisi juga tampak berjaga di gerbang pintu masuk Kantor DPRD Bali dengan menyediakan mobil dalmas (pengendalian massa) dan kendaraan taktis (rantis).
Namun, tak berselang lama, demo berlangsung ricuh. Massa lalu membakar mobil dalmas dan mobil rantis polisi. Mereka lalu merebut sejumlah alat seperti tameng dan tongkat dari mobil dalmas.
Mereka menginjak sampai hancur dan membakar tameng polisi. Mereka juga melemparkan sisa-sisa hancuran tameng ke arah polisi.
Di sisi lain, polisi membalas dengan menyemprotkan air dari dua unit mobil water canon. Polisi juga menembakkan gas air mata membubarkan massa.
Warga yang Olahraga Diimbau Pulang ke Rumah
Kantor DPRD ini terletak berdekatan dengan Lapangan Puputan Niti Mandala Renon. Warga biasanya berolahraga pada siang dan malam hari. Polisi mengimbau warga yang sedang berolahraga dan sedang beraktivitas di sekitar untuk pulang ke rumah demi keamanan.
Pantauan kumparan, sejumlah warga menghentikan aktivitas olahraga karena terkena gas air mata. Sampai saat ini polisi masih memukul mundur massa.
"Kami mohon kesadaran masyarakat untuk membantu agar pulang ke rumah masing-masing. Ini adalah aksi perusuh bukan aksi damai," kata seorang petugas polisi dari pengeras suara.
Demo sebelumnya digelar di Polda Bali. Massa menuntut agar kepolisian mengusut tuntas kasus tewasnya rekan ojek online, Affan Kurniawan. Affan adalah pengemudi ojol berusia 21 tahun, yang tewas usai dilindas mobil rantis Polri di Pejompongan, Jakarta, saat demo berujung ricuh pecah di sekitar gedung DPR.
Massa juga menuntut reformasi polisi, menghentikan sikap represif aparat sembari sesekali menyalakan flare.
Pesan redaksi:
Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.