Megawati Minta Jokowi Tambah Personel TNI-Polri: Jangan Pikir Anggaran Dulu

11 Juni 2021 17:24 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Prof. Dr. (H.C) Hj. Megawati Soekarnoputri di Unhan, Jumat, (11/6).
 Foto: Youtube/PDIP
zoom-in-whitePerbesar
Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Prof. Dr. (H.C) Hj. Megawati Soekarnoputri di Unhan, Jumat, (11/6). Foto: Youtube/PDIP
ADVERTISEMENT
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri mengatakan jumlah personel TNI-Polri masih sangat minim. Sebab jumlah personel TNI-Polri saat ini tidak sebanding dengan luas wilayah Indonesia.
ADVERTISEMENT
Hal itu disampaikan Megawati ketika menerima gelar profesor kehormatan guru besar tidak tetap bidang Ilmu kepemimpinan Strategis di Universitas Pertahanan atau Unhan.
"Saya bilang ke Jokowi, 'Bapak itu mesti nambahin baik TNI dan polisi kita jumlah anggotanya. Jangan pikirin anggaran belanjanya dulu," kata Megawati, Jumat (11/6).
Megawati mencontohkan situasi keamanan di Papua yang seolah TNI-Polri sulit mengatasi. Padahal, bisa saja jika jumlah personelnya lebih banyak.
"Saya bilang Pak BIN, 'piye toh urusan Papua itu. Itu kan mereka yang tuan rumah toh, tahu jalan-jalan tikus. Sangat perlu strategi perang gerilya. Naik pohon bisa, opo bisa, yang di pegunungan bisa," ucap Mega.
Tim Gabungan TNI Polri melakukan penindakan terhadap kelompok KKSB di Kp. Jalai Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya, Senin (26/10/2020). Foto: Dok. Puspen TNI
Keluhan soal jumlah personel juga dilayangkan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam pengukuhan tersebut.
ADVERTISEMENT
"Pak Bambang Soesatyo dan Ibu Puan Maharani, 514 kab/kota, nah itu koramilnya berapa satu koramil, terus kalau polisi di sini ada polisi opo enggak? Saya sudah ngomel saja, itu namanya apa, Polsek. Polseknya satu polsek berapa orang, ini kan harusnya kita sudah punya, saya selalu mengencourage, ndak usah kita suka sistem terbalik," beber Mega.
"Apa, disodorkan dengan perencanaan anggaran dulu? Kamu bikin realita ke lapangan, yang diperlukan ini apa. Nah, urusannya kemudian. Ini kan ndak, gimana ya, saya pikir gimana mau maju," tambah dia.
Ketua Umum PDI Perjuangan ini menilai, sistem yang diterapkan selama ini yaitu pasukan perbantuan (BKO) tak efektif dengan kerja di lapangan.
"Kepolisiannya BKO, perlu datangkan dari sana dari sini. BKO saja anak-anak itu tidak tahu daerah, yang di situ tahu daerah. Makanya diambus, coba tolong dong, tolong pikirkan. Bagaimana mereka lihat, lima orang, alah gampang. Deng! Kan begitu. Ini gimana ini strategi yang gimana, jangan setengah hati," urai Megawati.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Megawati mengingatkan apa yang pernah disampaikan Bung Karno terkait para pemberontak bangsa.
"Bapak saya dulu, memang belum ada urusan HAM, zaman Bung Karno dulu, siapa coba-coba, namanya Bung Karno, coba-coba mau merusak mengganggu yang namanya negara, langsung disebut kalian adalah pemberontak bangsa," ujar Megawati.
"Gitu loh, bukannya mau kembali ke zaman itu, nanti saya dibilang Ibu nanti kena HAM. No, tetapi please mikir. Kasian loh anak-anak itu," tutup Megawati.