Melihat Capaian Pemprov Jabar saat Dipimpin Ridwan Kamil

Bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil berbicara pada talkshow bertajuk Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil (BARK) di Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ridwan Kamil (RK) didapuk KIM Plus menjadi calon gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Ia berpasangan dengan Suswono dari PKS sebagai wakilnya. RK dikenal tumbuh dan hidup di Bandung hingga memulai kariernya sebagai pejabat daerah di kota kembang tersebut.

Bahkan, hubungan kuat yang RK miliki dengan kota itu berimbas dengan adanya coretan penolakan terhadap Ridwan Kamil sebagai Bacagub Jakarta di sejumlah ruas jalan. Meski begitu, RK tetap pede melenggang untuk memimpin Jakarta nantinya.

"Dalam Politik Pemilu biasa aja, dulu juga saya begitu. Karena menunjukkan demokrasi sehat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang protes di medsos, di spanduk gak ada masalah," kata dia saat ditemui di RSUD Tarakan pada Sabtu (31/8).

Lantas, bagaimana capaian RK saat masih menjadi gubernur Jawa Barat?

Realisasi Pendapatan dan Belanja di Era Aher vs RK

RK menjadi Gubernur Jawa Barat sejak September 2018 hingga September 2023. Sebelum RK menjabat, gubernur Jabar diisi oleh Ahmad Heryawan (Aher).

Berdasarkan laporan Kemenkeu, realisasi pendapatan daerah di wilayah Jabar sedikit mengalami penurunan di era kepemimpinan RK dibandingkan Aher.

Berdasarkan olah data yang kami lakukan, rata-rata persentase realisasi pendapatan Jabar di era Aher ada di angka 106,38 persen. Sementara realisasi pendapatan di era RK ada di angka 91,80 persen.

Kinerja pendapatan di nilai baik jika realisasinya lebih besar daripada target anggarannya, karena anggaran pendapatan merupakan batas minimal pendapatan yang harus diperoleh. Sedangkan kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya mencapai 100 persen dan tidak melampaui target anggaran. Sebab anggaran belanja merupakan batas maksimal pembelanjaan.

Sementara itu, data di atas menunjukkan realisasi belanja daerah di era Aher dan RK. Rata-rata persentase realisasi belanja di Jabar di era Aher adalah 99,25 persen. Sementara di era RK ada di angka 88,75 persen.

Adapun besaran pagu/anggaran belanja daerah, hibah, subsidi, bansos, modal dan realisasinya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Perbandingan belanja subsidi Aher dan RK terlihat tak memiliki perbedaan yang signifikan. Realisasi belanja subsidi terendah di era Aher (2014-2018) terjadi pada 2017 yang hanya menyentuh angka 96 persen. Sementara, belanja subsidi terbesar Aher terjadi di tahun 2015 dengan 189,9 capaian persen.

Belanja subsidi pada 2020 dan 2021 tidak memiliki data. Sementara itu, pada 2023 belanja subsidi presisi di angka 100 persen.

RK memiliki capaian lebih besar dalam merealisasikan belanja bansos dibandingkan saat era Aher. Capaian realisasi bansos terbesar di era RK terjadi pada 2021 yaitu 132,5 persen. Kala itu, Indonesia memang dilanda pandemi COVID-19.

Tingkat Kemiskinan hingga Pengangguran di Jabar

Stabilitas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terjadi di kepemimpinan Aher dengan persentase 5 persen hingga 5,65 persen dalam periode 2014-2018. Sementara, di awal kepemimpinan RK, pertumbuhan ekonomi sempat anjlok pada 2020 dengan persentase -2,52 persen.

Tahun 2020 memang bertepatan dengan kondisi pandemi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Di tahun berikutnya, 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kembali tumbuh di angka 3,74 persen.

Daya beli masyarakat yang menurun saat virus COVID-19, terproyeksi dari tingkat pengangguran tinggi di tahun 2020. Kala itu, tingkat pengangguran mencapai 10,46 persen.

Namun, tingkat pengangguran terus menurun hingga menyentuh angka 7,44 persen di tahun 2023. Ini juga sedikit lebih rendah dari tahun 2019 ketika RK menjabat

Berdasarkan laporan BPS, tingkat kemiskinan di akhir Aher menjabat ada di angka 7,45 persen. RK kemudian menurunkan kembali tingkat kemiskinan di tahun 2019 mencapai 6,91 persen. Namun, dua tahun berikutnya tingkat kemiskinan di jabar terus meningkat imbas pandemi.

Pada 2021, tingkat kemiskinan di Jabar meningkat ke angka 8,4 persen. Kemudian mulai turun pada 2022 menjadi 8,06 persen dan turun lagi pada 2023 menjadi 8,06 persen.

Status Kewajaran Informasi Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rutin mengumumkan status kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan instansi. Pemeriksaan tersebut akan menghasilkan opini yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan penelusuran kami, Jawa Barat di era Ahmad Heryawan selalu mendapat status WTP sejak tahun 2011. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang berhasil meraih status WTP dari tahun 2019 hingga 2022.

Ini artinya, kedua pemimpin berhasil menyajikan laporan keuangan (LK) secara wajar, informatif, memadai, dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Dengan kata lain, laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya.

Penilaian SAKIP Jawa Barat

Selain penilaian BPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) mengeluarkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

SAKIP berguna untuk melihat sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara yang sesuai.

Penilaian SAKIP dibagi menjadi 7 predikat dengan ketentuan sebagai berikut:

Jawa Barat baru memperoleh predikat A (memuaskan) pada tahun 2016-2023. Itu terjadi saat Ahmad maupun RK menjabat sebagai Gubernur. Namun, saat kepemimpinan Ahmad nilai A baru diraih di tahun 2016 hingga 2018.

Sementara itu, tahun 2019 hingga 2023 atau di era Ridwan Kamil, Jawa Barat selalu mendapat predikat A (memuaskan).