Melihat Seberapa Besar Pengaruh Militer di Kehidupan Myanmar
PerbesarMyanmar kembali ke cengkeraman militer. Empat tahun absen dari pemerintahan, gerombolan angkatan bersenjata berkuasa lagi.
Mereka merebut kekuasaan dengan cara melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Sebelum merebut tampuk pemerintahan, Suu Kyi ditangkap. Bukan cuma Suu Kyi, aksi serupa dilakukan pula ke Presiden Win Myint dan beberapa politikus Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai besutan Suu Kyi.
Penahanan berujung kudeta menjadi panggung baru militer Myanmar atau Tatmadaw pamer kekuatan. Mereka pernah berkuasa di Myanmar selama hampir setengah abad.
Sejak merdeka, militer Myanmar sudah masuk hampir di seluk kehidupan bermasyarakat di Myanmar.
Seorang analis politik di Yangon, Richard Horsey, mengatakan saat militer ditendang dari kekuasaan selama empat tahun, mereka tidak sepenuhnya tersingkir.
"Militer sudah terjalin dalam stuktur kehidupan bermasyarakat di Myanmar," kata Horsey seperti dikutip dari The New York Times.
"Tidak cuma punya sekolah, rumah sakit, dan sistem produksi makanan sendiri, para elite militer kawin campur dengan pebisnis bahkan dengan orang-orang NLD," sambung dia.
Horsey menganalogikan, dominasi militer Myanmar lebih jauh dari daya tembak yang mampu dilepaskan tentaranya.
Di politik Myanmar, walau sipil berkuasa militer punya kursi besar di parlemen. Di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, kursi militer kedua terbanyak tepat di belakang pemenang pemilu, NLD.
Bahkan, Panglima Jenderal Senior Min Aung Hlaing jabatannya dianggap setara dengan Wakil Presiden.
Untuk bidang perekonomian, laporan The New York Times, dua konglomerat terkuat di Myanmar sepenuhnya di bawah kendali militer.
Dua pengusaha itu mengendalikan sektor bisnis penting di Myanmar seperti tambang batu giok, kayu, pelabuhan, dan bendungan.
Sedangkan beberapa bisnis seperti bank, asuransi, rumah sakit, pusat kebugaran, dan media dimiliki langsung oleh militer.
Militer juga merupakan pemilik tanah dan juga Mytel, jaringan telekomunikasi serta layanan internet terbesar di Myanmar.
Oleh sebab itu, ketika kudeta terjadi, maka jaringan Mytel yang paling terdampak gangguan koneksi. Diduga peristiwa itu terkait kepemilikan mayoritas militer pada perusahaan komunikasi tersebut.
Kini Myanmar sudah kembali ke tangan militer. Walau militer berjanji akan segera menggelar pemilu, kekuasaan besar militer diperkirakan bakal makin meluas.
Bukan tanpa sebab dugaan itu muncul. Pasalnya dalam kabinet baru yang dibentuk Jenderal Besar Min Aung Hlaing, hampir seluruh menteri adalah jenderal atau pemegang jabatan strategis di negara itu.