Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.92.0
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Konflik kepengurusan yang bermuara dari kudeta bukan kali pertama terjadi di parpol. Salah satunya pernah terjadi di PKB .
Bagaimana ceritanya?
Di tahun 2008, internal PKB memanas. Musababnya, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang saat itu menjabat Ketua Dewan Syuro PKB memecat Muhaimin Iskandar alis Cak Imin dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB.
Keputusan pemecatan Cak Imin dari Ketua Umum PKB kala itu sudah dilakukan melalui rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB.
Cak Imin tak terima dengan pemecatan ini. Ia menggelar MLB di Hotel Mercure Ancol sehari setelah MLB kubu Gus Dur yang digelar 30 April-1 Mei 2008 di Parung, Bogor.
ADVERTISEMENT
Masing-masing menggelar MLB dengan versinya sendiri. Kubu Cak Imin menetapkan Cak Imin sebagai Ketua Umum dan Sekjen Lukman Edy menggantikan Putri Gus Dur Yenny Wahid. Posisi Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro juga digeser, digantikan oleh KH Aziz Mansyur.
Konflik kedua MLB itu berujung di meja hijau. Mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga ke Mahkamah Agung. Akhirnya, kepengurusan Cak Imin yang dianggap sah.
Bagaimana dengan sepak terjang PKB di bawah Komando Cak Imin dari Pemilu ke Pemilu?
Di Pemilu 2009, PKB bertengger di posisi tujuh dengan perolehan kursi di Senayan sebanyak 27 kursi. Hasil ini merosot dari Pemilu 2004 di mana PKB masuk tiga besar peraih kursi terbanyak di bawah Golkar dan PDIP, dengan 52 kursi.
ADVERTISEMENT
Di Pemilu 2014, perolehan kursi PKB merangkak naik, menjadi 47 kursi. PKB menjadi partai keenam di Senayan dengan perolehan kursi terbanyak, di bawah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN.
Semakin moncer, di bawah Cak Imin, PKB pada pemilu 2019 meraih 58 kursi, PKB masuk lima besar parpol di Senayan dengan kursi terbanyak.
Pun, di era Cak Imin PKB berhasil mengantarkan capres cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wapres terpilih. Pada 2014, PKB juga mengantar Jokowi-JK menjadi pemenang pilpres.
Miripkah nasib Partai Demokrat dengan PKB?
Saat ini, Partai Demokrat telah memecat 7 kader yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta terhadap AHY dan telah merusak citra partai. Namun, belakangan, sejumlah kader itu justru semakin kencang menggaungkan KLB.
ADVERTISEMENT
Salah satu kader yang dipecat Jhoni Allen Marbun yang juga pendiri Demokrat bahkan mengungkap kembali keburukan SBY di era kepemimpinan Anas Urbaningrum. Jhoni bahkan menyebut SBY telah mengudeta Anas.
Selain itu, perolehan suara Demokrat makin ke sini makin turun. Ini pun sebelum digoyang isu kudeta. Di Pileg 2019 lalu, perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun. Demokrat hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Demokrat bahkan dilewati NasDem yang berhasil meraih 59 kursi.
Direktur Indo Barometer M. Qodari menilai perolehan suara Demokrat sangat tergantung dengan SBY. Sehingga, tanpa kudeta pun, elektabilitas Demokrat sudah turun.
KLB pun kini sedang dipersiapkan dan dijadwalkan digelar pertengahan Maret. Sejumlah kader menganggap kepemimpinan AHY memang membuat pencapaian Partai Demokrat menurun. Oleh karena itu KLB dinilai konstitusional dan tak menyalahi aturan Demokrat.
ADVERTISEMENT
"Popularitas Partai Demokrat itu berkorelasi erat dengan popularitas SBY. Jadi Pak SBY popularitasnya, masa jayanya katakanlah sudah lewat dan akhirnya sudah Demokrat juga semakin turun," kata Qodari kepada kumparan, Senin (2/3).
Berbeda dengan Demokrat, di bawah Cak Imin, PKB terus merangkak naik.
Di kesempatan berbeda, pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai perbedaan mendasar dalam konflik internal PKB dan Demokrat.
Menurut dia, dalam kasus PKB, konfliknya murni internal.
"Kasus PKB dengan Demokrat beda. Di PKB konflik itu hanya melibatkan pihak internal. Perseteruan Cak Imin dengan Gus Dur yang dimenangkan oleh Cak Imin. Sedangkan di Demokrat itu kudeta yang bukan hanya melibatkan pihak internal. Tapi juga kekuatan eksternal partai," kata Ujang.
ADVERTISEMENT