Menag soal Indeks Kepuasan Haji 2019 Capai 85,9%: Berkat Jemaah Tertib

Jemaah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah di Makkah. Foto: Media Center Haji/Darmawan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2019. Hasilnya, IKJHI tahun 2019 mencapai skor 85,91 poin atau masuk kategori sangat memuaskan.

Menag Lukman Hakim Saifuddin bersyukur dengan indeks kepuasan yang tinggi tersebut. Ia menilai ada sejumlah faktor yang menjadi penentu, baik internal dan eksternal.

"Faktor yang ikut mempengaruhi meningkatnya kepuasan jemaah, kami seluruh kementerian dan lembaga memiliki komitmen yang tinggi dan mengusung aspek kebersamaan," kata Lukman dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jalan dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Faktor internal lainnya yakni kinerja yang baik dari seluruh petugas ibadah haji. Serta, kata dia, tak kalah penting adalah ketertiban jemaah haji asal Indonesia sendiri.

"Karena memang jemaah haji kita cukup tertib. Jadi kita bisa punya manajemen sehebat apa pun kalo jemaahnya tidak tertib ya tentu sulit. Menurut hemat kami, ini juga diakui oleh negara-negara lain," ujar Lukman.

Sedangkan, faktor eksternal, adalah respons yang baik dari Pemerintah Arab Saudi selama penyelanggaraan haji tahun 2019.

"Kepuasan jemaah karena faktor pemerintah Arab yang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi koordinasi, kerja sama kami dengan Saudi dari waktu ke waktu terus meningkat, alhamdulillah buahnya bisa dinikmati," jelasnya.

Dia mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2019. Sebab, tantangannya adalah jumlah jemaah yang sangat banyak, mencapai 231 ribu orang.

Lukman mengakui selama penyelenggaraan ibadah haji, yang banyak menjadi keluhan jemaah adalah permasalahan tenda di Mina.

"Tenda di Mina selalu tiap tahun menjadi keluhan karena daya tampungnya yang terbatas. Toilet di Mina, ya begitulah kondisinya. Pemerintah Indonesia tidak punya kewenangan membangun di sana, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah di sana," tutur Lukman.

Kendati begitu, Lukman mengaku, pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi agar pelayanan di Mina mendapat perhatian lebih.

"Kita terus melakukan komunikasi dengan otoritas Saudi Arabia. Kami sudah berbicara dengan menteri haji, memang sepenuhnya kita berharap pada pemerintah Saudi, karena itu bukan wewenang kita," ucapnya.