Mendagri: Jawa Barat Jadi Provinsi Terbaik dengan Pendapatan dan Belanja Tinggi

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Dari paparannya, Tito menyebut idealnya sebuah daerah memiliki pendapatan tinggi dan belanja yang juga tinggi. Namun tetap menyisakan beberapa persen dari anggarannya untuk dana darurat.

Dengan perspektif itu, Tito menyebut Jawa Barat yang notabene dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi itu merupakan provinsi terbaik dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah.

“Nah, kami lihat dengan skenario pendapatan tinggi dan belanja tinggi, yang terbaik adalah Jawa Barat, Pak. Pendapatannya 73%, belanjanya 66%. Jawa Barat,” ucap Tito.

“Diikuti Jawa Timur, tinggi pendapatan, belanja tinggi. Gorontalo juga demikian. Yogyakarta ini pada posisi tinggi, pendapatan 79%, tapi belanjanya 62%,” tambahnya.

Tito menyebut bahwa pendapatan dan belanja yang tinggi merupakan prestasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Dinas Pendapatan Daerah.

“Kalau kami lihat pendapatan ini, Pak, prestasi dari Kepala BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kadis Penda. Itu prestasi utamanya, karena BKAD dan Sekda mengurus PKDD dari pusat, sementara Kadis Penda mencari sendiri, Pak, dari PAD,” ucap Tito.

“Jadi kalau tinggi, berarti dua itu yang berprestasi,” tambah Tito.

Tito pun mengingatkan kepada para kepala daerah agar memantau kepala dinas yang bergerak lamban sehingga belanja daerah menjadi rendah.

“Tapi kalau seandainya yang warna merahnya, grafik batangnya merah (pendapatan dan belanja rendah), ini berarti OPD-nya, kepala dinas-kepala dinas ini yang perlu dilihat oleh kepala daerah, mana yang lemot, lambat, kepala-kepala dinas,” ucap Tito.

“Seperti ini jomplang sekali ya, Bojonegoro tadi, 86% pendapatan, belanjanya baru 40%,” tambahnya.