Mendagri Tito: Kita Juga Tak Hendaki Pembatasan, tapi Ini Demi Keselamatan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Dok. Kemendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan evaluasi terkait PPKM Darurat yang sudah berjalan selama 2 pekan ini. Sejujurnya, ia mengaku bahwa pemerintah tidak menghendaki pembatasan yang ekstrem ini. Namun, semua dilakukan demi mengendalikan penyebaran virus COVID-19.

"Kemudian kita juga tidak menghendaki adanya pembatasan kegiatan, tapi harus kita lakukan. Memang pembatasan tidak akan mengenakkan, karena mengurangi freedom, ini harus dilakukan untuk keselamatan rakyat. Keselamatan rakyat yang utama," ucap Tito dalam siaran virtual, Sabtu (17/7).

Namun, Tito memberi penegasan, pelaksanaan penertiban PPKM kedepan perlu dilakukan secara humanis meski tegas. Ia tak mau kejadian Satpol PP yang berlaku kasar di Gowa terulang.

"Karena di tengah masyarakat yang berbeda perlu ada langkah tegas, tapi perlu humanis santun dan tidak ada langkah eksesif. Seperti terjadi di Gowa, saya juga langsung telepon Bupati," kata Tito.

Ia juga akan memberikan sebuah aturan agar Pemerintah Daerah mampu menggunakan anggaran yang dipunya, mulai dana desa sampai realokasi APBD untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

"kami juga akan keluarkan surat edaran malam ini, dalam rangka pemberlakuan PPKM mulai arahan Satpol PP agar tegas humanis, evaluasi reguler PPKM, dan bantu masyarakat yang kesulitan ekonomi," tutup Tito.