Mendes Fokus Wujudkan 18 Program SDGs Desa: Tanpa Kemiskinan hingga Digitalisasi
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, fokus mewujudkan 18 program SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan di desa.
ADVERTISEMENT
"SDGs Desa ini berkontribusi 74 persen atas pencapaian SDGs nasional," ujar Gus Halim -demikian ia disapa- dalam keterangannya, Senin (2/11).
Ia menyebut 18 program SDGs yakni Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi.
Selanjutnya Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan.
Kemudian Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
Gus Halim menyatakan, SDGs desa menghargai keberagaman agama, budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia, serta menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan bahkan berkembang. Ia mengatakan SDGs desa itu berpatokan pada Perpres Nomor 59 tahun 2017.
ADVERTISEMENT
Ia menyebut desa digital termasuk dalam SDGs desa yaitu pada poin ke-17 yakni kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional, dan komoditas desa yang diekspor meningkat.
"Target berikutnya ialah tersedianya jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi, informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik," ucapnya.
"Berikutnya target tersedianya data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa, dan tersedianya data SDGs Desa setiap tahun. Selain itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun," lanjutnya.
Ia menyatakan, sejauh ini sudah 233 desa yang menjadi contoh desa digital di Indonesia. Salah satunya Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ia mendorong desa-desa lain mengikuti jejak desa yang telah melakukan digitalisasi, seperti pengembangan platform pasardesa.id sebagai market place lokal yang menjaga jarak pedagang dan pembeli. Ia menyebut omset pasardesa.id dalam 7 bulan yakni April - Oktober 2020 mencapai Rp 1,7 miliar.
ADVERTISEMENT
Selain itu, ada pula desa yang mengembangkan aplikasi Tanggap COVID-19. Media sosial internal desa menginformasikan hasil rapid test, warga positif, dan warga di ruang isolasi desa.
Gus Halim menyatakan, secara khusus perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di 74.953 desa bisa dilihat di Sistem Informasi Pembangunan Desa. Dari sistem itu terlihat hingga 1 November 2020, sebanyak Rp 3,17 triliun dana desa dibelanjakan untuk penanganan COVID-19. Di antaranya pendirian Pos Relawan Desa Lawan COVID-19 di 56.436 desa, yang merekrut relawan desa sebanyak 1.880.174 orang.
"Relawan inilah kemudian mendata jumlah pemudik ke desa sebanyak 1.044.558 orang, dan warga rentan sakit sebanyak 119.860 orang. Relawan juga dirikan tempat isolasi di 21.292 desa, yang memiliki jumlah tempat tidur 85.168 unit, dan telah digunakan ODP 191.61 orang," tuturnya.
ADVERTISEMENT
"Mereka juga melakukan sosialisasi hidup sehat di 59.125 desa, penyediaan tempat cuci tangan di tempat publik di 56.056 desa, penyemprotan dengan disinfektan di 57.154 desa, dan pengadaan masker bagi warga di 39.683 desa," kata Gus Halim.
Ia menyebut Sistem Informasi Pembangunan Desa kini tengah disempurnakan agar terpadu dengan pencapaian SDGs Desa dan diuji coba pada November-Desember 2020. Diharapkan Sistem Informasi Pembangunan Desa bisa menjadi big data yang menampilkan seperti layanan harian pemerintah desa, Bumdes, kondisi desa.
"Ini menghasilkan informasi terkini desa-desa di Indonesia, sekaligus rekomendasi pencapaian SDGs Desa bagi masing-masing desa di Indonesia. Rekomendasi ini harus diimplementasikan sebelum desa melakukan kegiatan lainnya," kata dia.
Ia mengatakan, kerja sama antarnegara untuk pencapaian desa digital sebaiknya perlu mencakup pemenuhan infrastruktur desa digital, seperti jaringan internet, komputer, Handphone, alat-alat early warning system.
ADVERTISEMENT
Kerja sama juga untuk memenuhi pelatihan operator desa berjejaring secara online dan offline. Dapat dilakukan pertukaran informasi program, contoh baik, angjangsana; juga pertukaran informasi kebutuhan dan ketersediaan komoditas desa lintas negara, untuk menunjang perdagangan desa lintas negara.
"Integrasi informasi SDGs Desa antarnegara dapat disusun untuk mempercepat peningkatan pengetahuan dan akurasi kebijakan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat," tutupnya.