Mendes Halalbihalal dan Pantau Desa Wisata di Era Pandemi: Jangan Salah Kelola

kumparanNEWSverified-green

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar halalbihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Selasa (18/5).  Foto: Dok. Kemendes PDTT
zoom-in-whitePerbesar
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar halalbihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Selasa (18/5). Foto: Dok. Kemendes PDTT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar halalbihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Selasa (18/5).

Ia juga memanfaatkan halalbihalal tersebut untuk memantau pengelolaan desa wisata di era pandemi corona atau COVID-19.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, desa wisata menjadi salah satu harapan bagi pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, pengelolaan desa wisata wajib memenuhi protokol kesehatan, untuk mencegah peningkatan penyebaran COVID-19.

"Desa wisata tetap buka, meningkatkan ekonomi, tapi juga harus semaksimal mungkin bisa menekan penyebaran COVID-19," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar halalbihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Selasa (18/5). Foto: Dok. Kemendes PDTT

Gus Menteri mengajak seluruh pengurus desa wisata untuk mempertimbangkan faktor kesehatan dan ekonomi dalam mengelola desa wisata. Ia tak ingin, kesalahan dalam mengelola desa wisata berdampak buruk bagi kesehatan warga dan para wisatawan.

"Desa wisata harus bangkit, harus memberikan pelayanan yang baik sehingga ekonomi bisa tumbuh. Tapi jangan lupa, desa wisata juga bisa dikhawatirkan meningkatkan jumlah COVID-19 gara-gara salah kelola," ujarnya.

Mendes Abdul Halim Iskandar. Foto: Dok. Kemendes

Di sisi lain ia mengatakan, desa wisata sendiri merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia berharap, posisi BUMDes yang saat ini telah berbadan hukum mempermudah pengembangan seluruh desa wisata yang ada.

"BUMDes sebagai induk berbagai unit usaha yang salah satunya desa wisata, bisa leluasa bekerja sama dengan stakeholder yang ada, baik BUMN, BUMD, bahkan swasta. Inilah harapan utama kita terkait pemulihan ekonomi di desa," ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Pemandangan objek wisata alam kaki Gunung Galunggung, di Desa Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Foto: Adeng Bustomi/ANTARA FOTO

Dalam kegiatan tersebut, Gus Menteri juga mendengarkan berbagai keluhan permasalahan dan saran dari pengurus desa wisata yang hadir. Ia berharap, kepala desa, pengurus BUMDes, dan pengurus desa wisata terus berpacu agar desa wisata benar-benar berkontribusi bagi percepatan ekonomi desa.

"Kalau desa ekonominya tumbuh dan pulih lebih cepat, maka desa akan menjadi faktor penentu percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

kumparan post embed