Mendikdasmen Mu'ti soal Wisuda TK-SMA: Jangan Memberatkan, Jangan Dipaksakan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memberikan sambutan dalam konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah Tahun 2025, di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menanggapi aturan pelarangan wisuda yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Aturan tersebut diberlakukan pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA.

Menurutnya, kebijakan tersebut lebih baik dikembalikan lagi kepada masing-masing sekolah. Selain itu, dalam pelaksanaannya jangan sampai memberatkan para orang tua murid.

“Menurut saya, sudahlah itu dikembalikan saja kepada masing-masing sekolah. Yang penting, jangan memberatkan. Jangan dipaksakan dan jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan, kata Mu'ti kepada wartawan, di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4).

Lebih jauh, Mu'ti mengatakan, masih ada orang tua yang jarang ke sekolah anaknya atau bahkan tidak pernah sama sekali ke sekolah anaknya. Jadi momen wisuda menjadi waktu untuk mereka berkunjung ke sekolah anak dan mengakrabkan diri.

“Itu kan sebagai tanda gembira, tanda syukur gitu kan dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah. Karena bisa jadi orang tua itu ada tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda" jelasnya.

Sementara itu, alasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang acara wisuda saat kelulusan untuk meringankan beban biaya pendidikan. Sebab tidak semua murid memiliki latar belakang ekonomi yang sama.

Kendati demikian, Dedi mengatakan, tidak akan melarang pelaksanaan wisuda apabila dilakukan secara sederhana.

"Di sekolah, anak-anak bisa main teater, bisa main musik, kan ada pendidikan seni di sekolahnya,” tutur Dedi Mulyadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Gawe Rancage, di Pusdai, Bandung, Senin (28/4).

“Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang Rp 200 juta ke sekolah, nanti korbannya orang tuanya pinjam, bank emok. Itu kan yang terjadi,” ujar dia.