Mengapa Islamofobia Terjadi di India?
·waktu baca 5 menit
PerbesarIndia kembali menanggung kecaman keras dari komunitas internasional berkat pernyataan Islamofobik tentang Nabi Muhammad dari politikus Partai Bharatiya Janta (BJP) yang berkuasa di negara itu, Nupur Sharma dan Delhi Naveen Kumar Jindal.
Ini bukan hal baru bagi muslim di India yang menghadapi Islamofobia dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjumpai kekerasan, penganiayaan, hingga seruan menggemakan pemusnahan mereka.
Buldoser telah meruntuhkan rumah-rumah di lingkungan mayoritas muslim dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan pejabat lokal terang-terangan membual tentang pembongkaran tersebut.
Pemerintah Negara Bagian Karnataka yang dikelola BJP melarang siswi memakai hijab di sekolah-sekolah, menuduh siswi muslim tersebut menyembunyikan kepentingan politik.
Kejahatan kebencian terhadap muslim dan minoritas agama lainnya mencapai ratusan setiap tahun di India. Pejabat BJP lokal dan negara bagian menyerukan ujaran kebencian itu sendiri.
Menyaksikan sentimen antimuslim menyeruak, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan partai BJP nasionalnya hanya menutup mulut, hingga akhirnya mereka banjir kecaman internasional.
Kedutaan Besar India di Doha, Qatar, lantas menanggapi tindak Islamofobia dengan menegaskan, komentar Sharma tersebut tidak mencerminkan pandangan pemerintah India.
BJP turut mengeluarkan pernyataan serupa. Mereka mengaku mengutuk segala bentuk penghinaan terhadap setiap tokoh dari agama apa pun. Tetapi, realita berkata berlainan. Nyatanya, Islamofobia seolah telah menjadi norma bagi India.
Ideologi Faksi Nasionalis Hindu
Para kritikus kerap mengaitkan sentimen anti-Islam dengan pemerintahan Modi. Namun, Islamofobia menghujamkan akarnya jauh ke dalam sejarah politik India yang diwarnai supremasi Hindu atau Hindutva.
Disadur dari Al Jazeera, faksi nasionalis Hindu di India telah lama mengadopsi Islamofobia sebagai ideologi khas mereka.
Setelah didirikan pada 1925, organisasi paramiliter nasionalis Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) telah mendorong misi memperkukuh India sebagai tanah Hindu.
Pendiri RSS, Keshav Baliram Hedgewar, menyatakan budaya Hindu sebagai 'napas kehidupan' negaranya.
"Bila India ingin dilindungi, pertama-tama kita harus memelihara budaya Hindu," ujar Hedgewar.
Para pemimpin RSS menganggap segala pertentangan dari kalangan minoritas agama terhadap visi tersebut sebagai cerminan kesombongan dan keangkuhan.
Simpatisan Nazi Jerman, Madhavrao Sadashivrao Golwalkar, menjadi penerus Hegdeward. Pada 1929, Golwalkar meneruskan warisan ujaran kebencian tersebut dengan menyebut budaya muslim tidak sesuai dengan budaya India sebab 'berasal dari wilayah yang kering dan berpasir'.
Sayap politik RSS, Bharatiya Jana Sangh (1951-1977) dan Partai Janata (1977-1980), turut menganut dan menyebarkan supremasi Hindu tersebut dalam politik pemilu. Kampanye para pendahulu BJP itu menggaungkan stereotip adanya ancaman Islam terhadap negaranya demi mengedepankan misinya membangun 'bangsa Hindu'.
Mereka mengutuk gagasan sekularisme dan menggunakannya hanya sebagai upaya menenangkan minoritas agama di negara itu. Pejabat RSS dan Jana Sangh juga mengusulkan 'Indianisasi' penduduk muslim untuk 'membersihkan mereka dari kecenderungan tidak setia'.
Organisasi Sayap Kanan
Dewan Hindu Dunia, Vishwa Hindu Parishad (VHP), turut berperan penting sebagai kekuatan terkemuka dalam menyebarkan nasionalisme Hindu di dalam dan luar negeri.
Pada 1992, gerombolan aktivis VHP menggandeng anggota RSS dan BJP untuk mendobrak dan menghancurkan sebuah masjid yang didirikan pada abad ke-16, Masjid Babri. Kaum nasionalis Hindu meyakini, masjid itu dibangun di tanah sebuah kuil yang menandai tempat kelahiran Dewa Rama.
Tindakan itu tentu menyulut kerusuhan nasional, hingga menewaskan ribuan warga muslim.
Pembongkaran itu menandai momen penting bagi gerakan Hindutva yang meyakini Hindu sebagai agama asli India. Dogma ekstrem tersebut membuka jalan bagi Modi untuk merengkuh kekuasaan tertinggi negara pada 2014.
Rezim Narendra Modi
Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, Modi telah meniti jejak sebagai nasionalis Hindu. Mengawali karier politiknya sebagai anggota aktif RSS, Modi menjadi penyelenggara regional pada akhir 1970-an.
RSS kemudian menunjuk Modi ke BJP pada 1985. Sejak itu, dia merayap naik menuju kekuasaan melalui jajaran partai sebelum menjadi menteri utama Gujarat pada 2001.
Perannya dalam melanggengkan Islamofobia kemudian semakin mencolok selama upaya pembersihan etnis muslim di Gujarat pada 2002.
Kekerasan itu meletus usai sebuah gerbong kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar. Tanpa berpikir panjang, Modi menyalahkan Dinas Rahasia Pakistan dan mengarak jenazah orang yang meninggal melalui Kota Ahmedabad.
Ucapan itu kemudian dengan pesat menjadi pesta pembunuhan dan pemerkosaan yang menyasar warga muslim. Hampir 2.000 orang tewas, 2.000 rumah muslim hancur, 150.000 orang mengungsi dalam peristiwa tersebut.
Pelantikan Modi sebagai PM pada 2014 hanya semakin memperkeruh sentimen anti-Islam. Modi menggalakkan Islamofobia secara sistemik melalui kebijakan negara.
Mengejar impian nasionalis Hindu, pemerintahannya mengembalikan orang-orang Hindu yang diasingkan ke Negara Bagian Kashmir yang berpenduduk mayoritas muslim pada 2019.
Konsul Jenderal India di New York, Sandeep Chakravorty, menggambarkan tindakan itu sebagai upaya untuk melindungi budaya Hindu di Kashmir. Chakravorty bersikeras bahwa budaya India asli ialah budaya Hindu.
Sejak Modi berkuasa, India menyaksikan serangan terhadap warga muslim setiap harinya. Stereotip berubah menjadi ujaran kebencian yang kemudian termanifestasi dalam hukuman mati oleh publik yang main hakim sendiri.
Seorang pria muslim dibunuh oleh massa Hindu di Negara Bagian Uttar Pradesh ketika berupaya mencegah massa menghancurkan sebuah bangunan Islam pada 2019.
Pada 2015, seorang pria muslim lainnya digantung oleh massa Hindu karena diduga menyimpan daging sapi di rumahnya.
Human Rights Watch mencatat, 36 orang muslim tewas dalam serangan semacam itu antara Mei 2015 dan Desember 2018.
Kini, Islamofobia semakin besar menjalar di kalangan masyarakat Hindu. Kota-kota negara itu diganti namanya untuk menghapus jejak sejarah muslim, sedangkan umat muslim di wilayah metropolitan terus-menerus menghadapi bias struktural.
Ekstremis Hindu kini juga sedang menyasar situs-situs bersejarah muslim, termasuk Taj Mahal.
Menyelisik ke dalam sejarah Islamofobia, penghinaan dari dua anggota BJP tampaknya bukan hal baru. India telah berhasil menutupi gelombang Islamofobia di ranah domestiknya dari perhatian dunia.
Namun, kontroversi yang terus berlanjut ini telah mulai mencuat ke permukaan, hingga mengancam hubungan strategis India dengan negara-negara mayoritas muslim.
Pemberitaan demikian mengancam, misalnya, kerja sama perdagangan senilai USD 90 miliar (Rp 1,3 kuadriliun) dengan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
India menggencarkan upaya diplomatik untuk meyakinkan mitra strategis bahwa negara itu melestarikan inklusivitas. Sementara di dalam negeri, pemerintah menginstruksikan anggota BJP agar berhati-hati ketika membahas agama di forum publik.
Kendati demikian, segala upaya itu dipandang sebagai upaya dangkal untuk membendung dampak diplomatik. Realita muslim yang tinggal di bawah pemerintahan Modi tidak kunjung berubah.
Sumber: Al-Jazeera, BBC, Reuters, AFP.