Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Staf Khusus Kementerian Investasi Tina Talisa menyatakan, pembentukan media center tersebut sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi untuk menjaga situasi kondusif menjelang transisi kepemimpinan di 2024.
“Pak Presiden menyampaikan, kalau bisa situasinya hangat-hangat saja. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus kita lewati,” kata Tina kepada kumparan, Kamis (7/12), dua hari sesudah peresmian Media Center Indonesia Maju.
Tina ikut menghadiri peresmian medcen itu di Jl. Diponegoro 15A, Menteng, Jakarta Pusat, bersama Bahlil, eks politisi PSI Tsamara Amany yang kini Staf Ahli Menteri BUMN, dan Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Bentengi Jokowi Sampai Ujung
“[Media center] ini akan memastikan informasi yang belum sepenuhnya dipahami atau setengah-setengah dipahami, atau memang untuk menyerang pemerintah. Di sini adalah ruangnya [untuk klafirikasi],” kata Tina di Gedung Media Center Indonesia Maju.
Selain itu, medcen tersebut juga menjadi upaya untuk menjaga kepercayaan investor di tengah menghangatnya situasi politik menjelang Pilpres 2024.
Bahlil sendiri membenarkan pembuatan media center itu berfungsi sebagai benteng pemerintah dalam menjawab berbagai tudingan miring. Di sisi lain, ia mengeklaim medcen itu tidak akan digunakan untuk kebutuhan politik pasangan calon presiden-wapres tertentu.
“Kalau perlu beri klarifikasi, kami beri klarifikasi. Kalau perlu data [terkait kebijakan pemerintah], kami berikan data… Supaya tidak saling benci lagi. Kita fun-fun saja,” kata Bahlil.
Namun, yang kemudian menjadi sorotan adalah Media Center Indonesia Maju didirikan di luar ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Padahal, Kominfo adalah leading sector untuk mengurusi bidang komunikasi dan informasi.
Walau begitu, menurut Tina, pembuatan medcen itu telah melalui koordinasi dengan Menkominfo Budi Arie. Di sisi lain, Budi menyebut tak tahu-menahu soal itu.
“No comment, tanya yang bikin,” kata Budi di Jakarta Selatan.
Wamenkominfo Nezar Patria menjawab senada. “Coba tanya ke Pak Bahlil soal itu,” ujarnya usai diskusi Revolusi AI: Asisten Virtual untuk Mahasiswa yang digelar kumparan di Binus University, Rabu (6/12).
Kendati demikian, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak mempersoalkan pembuatan Media Center Indonesia Maju meski sesungguhnya menampik tudingan hoaks bukanlah wewenang Kementerian Investasi. Menurut Ari, tiap kementerian berhak memiliki sarana komunikasi publik.
Jaga IKN Nusantara sebagai Legacy Jokowi
Sejumlah kebijakan/program pemerintah yang selama ini menjadi sasaran kritikan adalah proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan proyek hilirisasi pertambangan. Terlebih, pertengahan November kemarin Jokowi mengatakan belum ada realisasi penanaman modal oleh investor di proyek senilai Rp 466 triliun itu.
Skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara ialah 20% dari APBN, sedangkan sisanya sekitar Rp 370 triliun dari investor.
“Sampai saat ini belum ada [investasi masuk], tapi saya yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk,” kata Jokowi di sela lawatannya ke Amerika Serikat, Jumat (17/11).
Proyek pemindahan ibu kota negara memang kerap mendapat kritikan sejak awal dimulai. Ekonom senior INDEF Faisal Basri menyebut pembangunan IKN membebani uang negara.
Belum lama ini, PKS terang-terangan menolak pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurut partai Islam itu, pemerataan pembangunan bisa dilakukan tanpa memindahkan ibu kota negara, yakni dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, termasuk wilayah-wilayah pelosok.
PKS juga merupakan satu-satunya partai di parlemen yang menolak pengesahan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 3 Oktober 2023. Revisi UU tersebut disahkan untuk mengoptimalkan persiapan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.
Menyusul ucapan PKS, cawapres Muhaimin Iskandar ikut menyindir megaproyek Jokowi itu dengan menyebutnya belum layak menjadi ibu kota baru RI. Ketika itu, Cak Imin menanggapi pertanyaan moderator acara Indonesia Millennial and Gen-Z Summit apakah memilih tinggal di Jakarta atau IKN.
Cak Imin menjawab, “Lagi enak di Jakarta tiba-tiba disuruh ke hutan. Entar dulu. Itu pilihan pribadi… Kalau sekarang kan belum layak [ditinggali] di sana, per hari ini,” ujarnya.
Sementara itu, capres yang didampingi Cak Imin, Anies Baswedan, sebelumnya berkali-kali mengatakan bahwa IKN tidak akan menjadi prioritas utamanya, sebab ia memandang proyek itu hanya menguntungkan beberapa kelompok orang saja.
Dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja Anies-Muhaimin pun tidak membahas soal IKN Nusantara. Padahal, IKN Nusantara adalah legacy pemerintahan Jokowi yang dijaga betul oleh Jokowi keberlanjutannya pada periode kepemimpinan berikutnya.
Tina Talisa merasa kritikan terhadap IKN, proyek andalan Jokowi ini, kian masif di akhir masa jabatan sang Presiden dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal itu bukannya aneh.
“Ini situasi yang terprediksi, tapi kebutuhannya [membentuk media center] sekarang, bukan tahun lalu. Apalagi kita punya agenda-agenda besar. Salah dua agenda besar kita ya IKN dan hilirisasi. Kita enggak boleh mundur,” ujar Tina.
Media Center Tiru Gaya Orde Baru?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat pembentukan Media Center Indonesia Maju merupakan pengulangan gaya Orde Baru. Di masa itu, Menteri Penerangan Harmoko kerap memberikan informasi satu pintu dari pemerintah.
Sistem penyampaian informasi semacam itu, menurut Dedi, berpotensi melanggar sistem demokrasi. Terlebih, keberadaan Media Center Indonesia Maju kental kaitannya dengan kepentingan individu tertentu.
“Bahlil seolah-olah ingin membangun nostalgia [Orde Baru] itu. Pola pikir ini kemunduran yang luar biasa karena ini mencoba mereplikasi apa yang dilakukan Orde Baru,” ujar Dedi.
Media Center tersebut, menurutnya, bisa-bisa membuat masyarakat tak dapat leluasa melontarkan kritik terhadap pemerintah. Padahal, kritik adalah jalan utama bagi rakyat untuk mengoreksi kinerja pemerintah.
Dedi tak melihat urgensi media center ini karena sebanyak 34 kementerian yang dimiliki pemerintah telah memiliki divisi yang membidangi komunikasi publik.
“Kalau dia (Media Center Indonesia Maju) berdiri sendiri, siapa kemudian yang menjadi kepalanya? Padahal kalau berdiri sendiri, maka dia harus menjadi badan. Kalau dia menjadi badan, apakah ini badan nonkementerian atau apa, akan menjadi rancu dalam undang-undang,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengkritik media center bentukan Bahlil ini lantaran fokus utama Kementerian Investasi seharusnya menarik investor untuk menanamkan modal di dalam negeri.
“... padahal menteri tegak lurus aja ngomong investasi supaya banyak orang yang mau invest di IKN,” kata Adi, Jumat (8/12).
Lebih lanjut, menurutnya, keberadaan Media Center Indonesia Maju menjelang Pilpres 2024 justru bakal membuat kinerja menteri-menteri tidak fokus, sebab menteri akan sibuk kerja politik ketimbang kerja profesional.
“Inilah repotnya ketika menteri juga menjadi bagian dari kerja-kerja politik,” tutup Adi.
