Menguji Pernyataan Sandiaga Uno soal Penurunan Angka Kemiskinan di DKI

Ilustrasi penduduk miskin. (Foto: dinsos.bantenprov.go.id)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim angka kemiskinan di Jakarta turun sejak dirinya menjabat bersama Anies Baswedan. Sandi bahkan menyebut angka kemiskinan di Jakarta turun mencapai angka terendah sejak empat tahun terakhir. Jika dia benar, maka pencapaian itu mengalahkan apa yang dilakukan pemimpin sebelumnya, Ahok-Djarot.

“Secara historis, angka kemiskinan tersebut juga merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, (16/7).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno (tengah) di Balai Kota. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Lantas, benarkah klaim Sandi itu?

Untuk mengetahuinya, kumparan menelusuri jejak kemiskinan di Jakarta melalui data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya? mari simak dalam uraian berikut ini.

Terjadi Penurunan

Berdasarkan laporan berjudul 'Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan di DKI Jakarta' yang dirilis BPS pada Senin (16/7), disebutkan bahwa penduduk miskin di Jakarta hingga Maret 2018 mencapai 373,12 ribu orang. Jumlah itu turun sekitar 20,01 ribu orang jika dibandingkan data BPS pada September 2017 yang mencapai 393,13 ribu orang.

Jika dijabarkan melalui persentase kemiskinan, data pada Maret 2018 menunjukkan bahwa orang miskin di Jakarta hanya sekitar 3,57 persen. Sementara pada September 2017, angka kemiskinan mencapai 3,78 persen. Dengan kata lain, di bawah pemerintahan Anies-Sandi,terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,21 persen terhitung sejak September 2017 hingga Maret 2018.

Grafik perkembangan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2013-Maret 2018. (Foto: Dok. BPS)

Soal klaim Sandi yang menyebut angka kemiskinan di Jakarta merupakan yang terendah sejak empat tahun terakhir juga benar. Pasalnya, persentase kemiskinan terendah yang pernah tercatat BPS pada empat tahun terakhir tercatat sebesar 3,61 persen dari total penduduk Jakarta. Itu pun data pada September 2015. Di atas kertas, angka itu jelas sedikit lebih besar terhadap data pada Maret 2018.

Menurut uraian BPS, penduduk yang diklasifikasikan miskin per sensus Maret itu adalah mereka yang memiliki pendapatan sebesar Rp 593.108 perkapita per bulan. Definisi miskin dalam kaitannya dengan pendapatan perkapita itu sendiri selalu berubah setiap enam bulan sekali mengikuti kondisi perekonomian.

Membandingkan angka kemiskinan era Anies dan Ahok

kumparan mencatat bahwa Anies-Sandi memegang tampuk kekuasaan Jakarta sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 di Istana Negara. Oleh sebab itu, data kemiskinan yang dirilis BPS pada periode sebelum Oktober merupakan pencapaian milik Djarot, Ahok, bahkan Joko Widodo. Ketiganya merupakan tokoh yang pernah menjadi gubernur DKI dalam rentang 2012-2017.

Ilustrasi Anies-Sandi vs Ahok-Djarot (Foto: Muhammad Faisal Nu'man/kumparan)

Perlu diingat bahwa sebelum Anies-Sandi dilantik, Jakarta berada di bawah kepemimpinan Djarot. Dia menjabat sebagai Plt Gubernur DKI sejak 9 Mei 2017 dan diteruskan menjadi gubernur definitif pada 15 Juni 2017. Saat itu Ahok sudah tidak lagi menjadi gubernur karena tersandung masalah Al-Maidah 51.

Saat Jakarta dipegang Djarot, angka kemiskinan Jakarta per September 2017 tercatat sebesar 3,78 persen. Pembahasan mengenai data kemiskinan September 2017 dan Maret 2018 itu pun telah dielaborasi seperti uaraian sebelumnya. Sederhananya, Anies mampu mengangkat 20,01 ribu orang Jakarta untuk bangkit dari garis kemiskinan.

Potret Kemiskinan di Indonesia (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Saat di bawah pemerintahan Ahok, angka kemiskinan per Maret 2015 mencapai 3,93 persen dari total penduduk Jakarta. Sekilas, angka itu memang tampak besar saat dibandingkan dengan persentase kemiskinan sebesar 3,67 persen yang diraih Anies.

Namun tunggu dulu, sebab jika dicermati lebih jauh, angka 3,93 persen pada Maret 2015 itu justru merupakan bukti keberhasilan Ahok dalam menekan angka kemiskinan yang sebelumnya mencapai 4,09 persen. Rentang enam bulan kemudian, Ahok kembali berhasil menurunkan angka kemiskinan ke titik 3,61 persen pada September 2015.

Ahok menjabat menjadi gubernur Jakarta pada 15 Oktober 2012. Dia menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu terpilih menjadi presiden.

BPS mencatat bahwa sejak Maret 2013 hingga September 2014, tepat ketika Jokowi memimpin Jakarta, tak pernah ada penurunan angka kemiskinan sama sekali. Baru kemudian Ahok membalikkan keadaan saat dirinya dilantik menjadi gubernur Jakarta.

Penurunan angka kemiskinan nasional

Meski Anies-Sandi berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jakarta, pencapaian itu tidaklah hanya terjadi di DKI. Sebab bersamaan dengan digelontorkannya rilis angka kemiskinan di Jakarta tersebut, BPS turut memaparkan data mengenai penurunan kemiskinan yang terjadi secara nasional.

Dalam catatan BPS per Maret 2018, Indonesia mencatatkan angka persentase kemiskinan terendah. Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan nasional hanya sebesar 1 digit yakni 9,82 persen. Angka itu menunjukkan bahwa di bawah pemerintahan Jokowi-JK, penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 25,95 juta orang saja.

Profil kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018. (Foto: Dok. BPS)

Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, angka persentase kemiskinan nasional selalu mencapai dua digit. Pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yushoyono (SBY) misalnya, angka kemiskinan mentok diangka 11 koma sepersekian persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, banyak faktor yang membuat angka kemiskinan turun dibandingkan survei terakhir pada September 2017 yang sebesar 10,12 persen atau 26,58 juta penduduk. Di antaranya Program Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta program bantuan sosial lainnya.

“Bantuan sosial (Bansos) tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada triwulan I tahun 2018, lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen,” paparnya di Kantor BPS, Senin (16/7).

Berdasarkan data APBN 2018, alokasi bantuan sosial pada tahun ini sebesar Rp 81,3 triliun atau naik hampir 40 persen dari APBN 2017 yang sebesar Rp 58,1 triliun. Dari anggaran sebesar itu, yang sudah disalurkan sepanjang kuartal I 2018 mencapai Rp 17,9 triliun atau 22 persen dari alokasi APBN 2018.

Kenaikan Bansos (Foto: Michael Agustinus/kumparan)