Menhaj Minta Tambahan Rp 1,8 T, Pagu 2027 Belum Cukup untuk Pelaksanaan Haji
·waktu baca 3 menit
PerbesarKementerian Haji dan Umrah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Tambahan anggaran tersebut diajukan karena pagu indikatif yang diterima dinilai belum mampu mendukung pelaksanaan tugas utama penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, pagu indikatif yang diterima Kementerian Haji dan Umrah untuk tahun 2027 mencapai Rp 1,9 triliun. Namun, belum ada anggaran untuk teknis penyelenggara ibadah haji.
“Pagu indikatif tahun 2027 yang kita terima Rp 1.945.764.141.000, dengan alokasi untuk belanja pegawai, belanja operasional dasar perkantoran, pembangunan infrastruktur melalui skema SBSN. Di situ belum ada besaran anggaran untuk teknis penyelenggara ibadah haji dan umrah yang ditempatkan pada unit teknis direktorat jenderal dan inspektorat jenderal,” kata Gus Irfan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
Menurut dia, keterbatasan pagu yang tersedia menyebabkan ruang fiskal kementerian belum cukup untuk menjalankan fungsi utama penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara optimal.
“Ruang fiskal yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung aktivitas inti atau core business penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” ujarnya.
Gus Irfan menjelaskan, berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran tahun 2027, total kebutuhan belanja Kementerian Haji dan Umrah mencapai Rp 3,7 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan pagu indikatif yang diterima.
“Kebutuhan dan gap anggaran 2027, keperluan total anggaran Rp 3.782.103.059.000. Sementara pagu indikatif Rp 1.945.764.141.000, yang terdiri dari rupiah murni Rp 1.482.038.441.000 dan SBSN sebesar Rp 463.725.700.000,” katanya.
Karena adanya selisih antara kebutuhan dan pagu yang tersedia, Kementerian Haji dan Umrah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,8 T.
“Diperlukan kebutuhan tambahan anggaran yang berasal dari rupiah murni sebesar Rp1.836.338.918.000,” ujar Gus Irfan.
Ia kemudian memaparkan rincian kebutuhan anggaran pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.
Untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah, kebutuhan anggaran tahun 2027 mencapai lebih dari Rp 1,1 triliun. Anggaran tersebut belum tercantum dalam pagu indikatif yang diterima kementerian.
“Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah, di pagu indikatif belum tercantum, kebutuhan 2027 yang artinya juga tambahan untuk 2027 adalah sebesar Rp 1.133.904.988.000,” katanya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji membutuhkan anggaran sebesar Rp 67.396.517.000.
Adapun Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah membutuhkan anggaran sebesar Rp 39.954.288.000.
Untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, kebutuhan anggaran mencapai Rp 23.734.563.000.
Sedangkan Inspektorat Jenderal membutuhkan anggaran sebesar Rp 27.966.824.000.
Pada Sekretariat Jenderal, pagu indikatif yang tersedia sebesar Rp 1,482 triliun. Namun kebutuhan riil mencapai Rp 2,025 triliun sehingga masih terdapat kekurangan anggaran lebih dari Rp 543 miliar.
“Sekretariat Jenderal, pagu indikatifnya Rp 1.482.038.441.000, sementara kebutuhannya Rp 2.025.420.179.000, diperlukan tambahan Rp 543.381.738.000,” ujarnya.