Menilik Kembali Gurita Dinasti Politik Banten

Genderang pilkada telah ditabuh. Pesta demokrasi dimulai. Di sebagian daerah, pesta itu kental dengan nuansa kekerabatan, alias mengusung politik dinasti.

Para calon kepala daerah yang masih berkerabat dengan incumbent antara lain terdapat di Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan.

Di Pilkada Kalimantan Barat, Karolin Margret Natasa yang maju bertarung merupakan anak dari gubernur incumbent, Cornelis, yang menjabat dua periode dari 2008 hingga 2018. Sementara di Sulawesi Selatan, calon gubernur Ichsan Yasin Limpo merupakan adik dari petahana Syahrul Yasin Limpo yang telah menjabat dua periode.

Geliat politik dinasti tak hanya di tingkat provinsi, tapi juga di kabupaten/kota. Istri Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, misalnya, mantap mencalonkan diri sebagai bupati untuk menggantikan sang suami, sementara Dedi sendiri maju ke kancah lebih besar sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Dedy Mizwar.

Selain itu, di Serang, Banten, istri wali kota petahana Tubagus Haerul Jaman, Vera Nurlaela Jaman, maju sebagai calon wali kota Serang yang diusung Golkar, Gerindra, Demokrat, PDIP, PKB, dan PKPI.

Sang suami, Tubagus Haerul Jaman, tak bisa lagi maju menjadi Wali Kota Serang karena sudah memimpin selama dua periode. Tubagus merupakan adik tiri mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang kini mendekam di tahanan karena terjerat kasus suap sengketa Pilkada Lebak tahun 2013.

Gurita Dinasti Politik di Daerah. (Foto: Muhammad Faisal Nu'man/kumparan)

Dinasti politik Banten tak lepas dari sosok Tubagus Chasan Sochib yang tak lain merupakan ayah kandung Ratu Atut Chosiyah. Chasan ialah salah satu tokoh pembentuk Provinsi Banten yang cukup berpengaruh.

Selain mendukung Banten lepas dari Jawa Barat, Chasan juga dikenal sebagai seorang pesohor, pengusaha sukses, dan jawara. Itu sebabnya ia disegani oleh masyarakat Banten.

Agus Sutisna, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang, dalam bukunya Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah (2017) menyebutkan, setidaknya ada tiga fondasi awal yang dilakukan Chasan untuk membangun dinasti politik Banten.

“Satu, sumber daya finansial yang diperoleh dari akses eksklusif terhadap proyek-proyek pemerintah. Dua, sarana koersif (kekerasan) yang dilakukan oleh para jawara yang diikat melalui tradisi patronasi. Tiga, kontrol terhadap partai politik, dalam hal ini Golkar,” tulis Agus.

Chasan juga disebut sebagai aktor utama di balik pembentukan Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia. Organisasi tersebut merupakan wadah penampung jawara atau pendekar Banten. Selain itu, Chasan membentuk Satuan Kerja Ulama dan Satuan Kerja Pendekar.

Di ranah ekonomi, Chasan menegaskan pengaruhnya dengan mengunci jabatan penting sebagai Ketua Kadin Banten, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia Banten, dan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Banten.

Ratu Atut (Foto: Wikimedia Commons)

Sementara di kancah politik, Chasan mendorong putrinya, Ratu Atut Chosiyah, untuk maju menjadi calon wakil gubernur Banten dalam momentum pemilihan gubernur pertama Banten tahun 2001, usai daerah itu lepas dari Jawa Barat pada 2000 dan resmi menjadi provinsi sendiri.

Saat itu, Atut berpasangan dengan Djoko Munandar. Kemudian pada 2005, Atut naik menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten menggantikan Djoko Munandar yang terseret kasus korupsi dana perumahan anggota DPRD Banten.

Setelah setahun menduduki kursi Plt Gubernur, Atut kembali maju dalam pertarungan Pilkada Banten 2006 sebagai calon gubernur didampingi Mohammad Masduki. Ini pilkada pertama yang digelar secara langsung, dengan rakyat bisa memilih sendiri calon kepala daerahnya tanpa perlu diwakilkan kepada partai.

Langkah Atut menjadi orang nomor satu di Banten lantas diikuti para kerabatnya. Anak, adik, menantu, cucu, dan ibunya kemudian masuk ke gelanggang politik. Mereka menempati pelbagai posisi mulai dari eksekutif maupun legislatif dalam struktur pemerintahan Banten.

Di panggung eksekutif, proliferasi (pertumbuhan) dinasti Atut antara lain terlihat dengan pencalonan adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, yang maju sebagai calon wakil bupati Tangerang pada 2008. Namun Airin yang kala itu berpasangan dengan Jazuli Juwaini, kalah dari pasangan incumbent Ismet Iskandar-Rano Karno.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Dua tahun kemudian, Airin membalas kekalahan itu dengan memenangi Pilkada Kota Tangerang Selatan. Berpasangan dengan Benyamin Davnie, Airin berhasil menjadi Wali Kota Tangsel periode 2011-2015. Ia bersama Benyamin bahkan kembali terpilih untuk periode kedua.

Suami Airin sekaligus adik tiri Atut, Tubagus Chaeri Wardana yang biasa disapa Wawan, juga terjun ke perpolitikan Banten. Mendampingi Bunyamin sebagai calon wakil wali kota, keduanya berhasil memenangi Pilkada Serang.

Wawan kemudian naik menjadi Wali Kota Serang menggantikan Bunyamin yang meninggal. Ia kembali terpilih untuk periode kedua setelah memenangi Pilkada Serang tahun 2013.

Sementara adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, maju sebagai calon wakil bupati Serang mendampingi Taufik Nuriman pada pilkada 2010. Mereka menang dan menjabat untuk periode 2010-2015.

Tahun 2015, Tatu kembali maju dalam Pilkada Serang. Namun kali itu ia menjadi calon bupati, berpasangan dengan Panji Tirtayasa. Mereka menang telak dengan mengantongi 60,52 persen suara.

Ibu tiri Atut, Heryani, pada 2011 juga maju sebagai calon wakil bupati Pandeglang mendampingi Erwan Kurtubi. Seperti putrinya, Heryani--yang bersama Erwan didukung oleh koalisi gemuk Golkar, Demokrat, PKS, PKB, Hanura, dan lain-lain--pun menang.

Lembaga legislatif tak lepas dari “cengkeraman” dinasti Atut. Pemilu Legislatif 2009 mengantarkan Hikmat Tomet, suami Atut, melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar--partai yang menaungi Dinasti Atut.

Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Pada tahun yang sama pula, Andika Hazrumy, anak Atut, terpilih sebagai anggota DPD RI. Ia juga berkantor di Senayan seperti ayahnya. Sementara istri Andika, Ade Rossi Khairunnisa, terpilih menjadi anggota DPRD Kota Serang.

Selanjutnya pada Pemilu Legislatif 2014, Andika--seperti mendiang ayahnya yang meninggal 2013--terpilih menduduki kursi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan 1 Banten. Sedangkan adik Andika--anak kedua Atut, Andiara Apriala Hikmat, terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Provinsi Banten, persis seperti sang kakak pada periode terdahulu.

Tahun 2016, Andika mundur dari DPR untuk maju sebagai calon wakil gubernur Banten periode 2017-2022. Dalam pertarungan Pilkada 2017 itu, ia mendampingi Wahidin Halim. Mereka--seperti biasa--menang.

Jangkauan Dinasti Atut tak berhenti sampai di situ. Di luar eksekutif dan legislatif, keluarga besar Atut juga mengisi posisi di berbagai ormas Banten, dan mendominasi kepengurusan Partai Golkar Banten. Klan Atut sungguh sulit dipisahkan dengan Banten. Mereka identik. Atut adalah Banten.

“Dinasti Ratu Atut meluas dan merambah ke banyak ranah kehidupan di Banten. Mulai dari asosiasi bisnis Kamar Dagang dan Industri (Kadin), parpol, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi olahraga, organisasi pendekar, hingga organisasi sosial-budaya,” tulis Agus Sutisna dalam Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah.

Proliferasi Atut, dengan para kerabatnya menempati berbagai jabatan strategis di Banten, politik maupun nonpolitik, menunjukkan model dinasti gurita dengan tentakelnya yang menjulur ke mana-mana.

kumparan mencoba menghubungi anggota keluarga dinasti Atut di Banten, termasuk Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman, dan sejumlah pejabat partai Golkar, untuk memperoleh tanggapan soal politik dinasti ini. Hingga kini mereka belum merespon.

Sidang Ratu Atut (Foto: Sidang Ratu Atut)

Kamis, 3 Oktober 2013, dinasti politik Atut diguncang dengan masuknya komisi antirasuah ke Banten. KPK menetapkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana, sebagai tersangka kasus suap terhadap Akil Mochtar yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Wawan disangka menyuap Akil sebesar Rp 1 miliar dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, Banten. Bak gunung es yang mencair, penangkapan Wawan turut menyeret sang kakak, yaitu tak lain tak bukan adalah Ratu Atut Chosiyah sendiri.

Nyatanya, meski kini Atut dan Wawan mendekam di penjara, dinasti politik Atut tak sirna. Mereka kokoh bagai karang. Terbaru, dalam Pilkada 2018, Vera Nurlaela--istri Tubagus Haerul Jaman, adik tiri Atut--maju menjadi calon wali kota Serang.

Langgengnya dinasti politik Banten disebut merupakan buah keberhasilan Atut menjaga loyalitas pemilih dan masyarakat Banten. Dukungan seakan datang permanen meski dia dan Wawan menjadi tersangka kasus korupsi.

Relawan Banten Bersatu (RBB) sebagai organisasi yang dibentuk ayah Atut, Tubagus Chasan Sochib, bergerak efektif mendorong pemenangan Dinasti Atut. RBB pertama kali dibentuk untuk mengawal pencalonan Atut sebagai gubernur Banten pada 2006, dan kemudian selalu muncul dan mendampingi keluarga besar Chasan Sochib dalam tiap gelaran politik di tanah Banten.

Ragam Bentuk Dinasti Politik (Foto: Lidwina Win Hadi/kumparan)

Kokoh dan masifnya dinasti politik di Banten itu, menurut sejarawan Bonnie Triyana, karena pemilih di Banten tergolong pemilih tradisional.

“Masyarakat di kita masih separuh feodal. Sehingga di banyak daerah, hubungan antara warga dengan pemimpin itu masih patrimonial,” ujarnya kepada kumparan, Rabu (6/2).

Pada pemilih tradisional, lanjut Bonnie, perkara kinerja bukan yang terpenting. “Tapi mereka memberikan pengakuan kepada orang itu, dan memilih orang itu karena bapaknya, ibunya, dan sebagainya.”

Soal modal juga tak bisa dikesampingkan. “Semisal duit Rp 50 ribu dibagikan ke warga Menteng, ya ditolak mentah-mentah. Sama juga kalau duit Rp 100-200 ribu dibawa ke BSD-Bintaro yang dihuni kelas menengah, ya diketawain. Tapi kalau dengan jumlah uang serupa pergi ke daerah pinggiran atau pelosok, kan bisa untuk menggiring pemilih.”

Terjaganya dinasti politik di Banten tak semata karena faktor pemilih tradisional. Hal lain adalah tingkat pendidikan masyarakat setempat yang masih cukup rendah.

Data Badan Pusat Statistik Banten tahun 2016 menunjukkan, jumlah anak putus sekolah di berbagai kabupaten dan kota di Banten amat tinggi, mencapai 76,95 persen untuk anak berusia 10 tahun ke atas.

Hal itu tentu ironis, karena Banten hanya berjarak kurang dari 100 kilometer dari ibu kota negara di Jakarta.

Dan ternyata, warga yang berpendidikan tinggi pun tak lantas peduli dengan politik. Contohnya, menurut pengamat kebijakan publik asal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar, masyarakat menengah ke atas di Kota Tangerang Selatan yang memiliki tingkat pendidikan baik, justru apatis tiap pilkada digelar.

“Mereka (kelas menengah) rajin protes tapi enggak peduli dengan kompetisi politik yang ada, atau harus milih siapa. Giliran sudah diajak memilih di TPS, mereka enggak datang,” kata Dahnil, Kamis (8/2).

Dahnil Anzar, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah (Foto: Dwi Herlambang/kumparan)

Kondisi itu, lanjut Dahnil, menumbuhsuburkan jejaring dinasti politik di Banten. Apalagi fasilitas-fasilitas publik dijanjikan dibangun untuk masyarakat.

Dinasti politik di Banten bukan soal Atut semata. Di bawah Atut sang “induk semang”, menurut Dahnil, setidaknya ada tiga “kavling” dinasti yang berkembang di provinsi itu, yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon,

Kabupaten Lebak dikenal dengan Dinasti Jayabaya, Cilegon dengan Aat Syafaat, dan Kabupaten Tangerang dengan Ismet Iskandar.

Di Kabupaten Lebak, Mulyadi Jayabaya mantan Bupati Lebak mengantarkan kedua putrinya, Diana Jayabaya dan Iti Oktavia Jayabaya sebagai anggota DPRD Banten dan anggota DPR RI. Itu bahkan kemudian menjabat Bupati Lebak untuk periode 2014-2019.

Adik Mulyadi, Mulyanah, beserta suaminya, Agus Wisas, juga pernah menjabat anggota DPRD Lebak dan DPRD Banten.

Sementara di Kabupaten Tangerang, Ismet Iskandar sukses membawa dua anaknya--Ahmed Zaki Iskandar serta Intan Nurul Hikmah--menjadi anggota DPR RI dan anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

Ismet Iskandar sendiri menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tangerang selama dua periode. Ia lantas memberikan tongkat estafet kekuasaannya kepada sang putra, Ahmed Zaki Iskandar, untuk memimpin Kabupaten Tangerang periode 2013-2018.

Terakhir di Cilegon, wali kota yang sudah dua periode memimpin, Tubagus Aat Syafaat, menurunkan tongkat estafet kekuasaannya kepada anak kandungnya, yaitu Tubagus Iman Ariyadi. Iman yang mestinya menjabat selama dua periode seperti ayahnya, terhenti di tengah jalan karena menjadi tersangka kasus korupsi pada 2017.

Korupsi, Bahaya Dinasti Politik. (Foto: Muhammad Faisal Nu'man/kumparan)

Dahnil menyatakan, terjadi kartelisasi partai politik di Banten. Parpol selaku pengusung calon kepala daerah tak selektif dalam menentukan kandidat mereka karena menitikberatkan pada dua syarat, yakni modal (uang), dan keturunan orang berpengaruh di daerah tersebut (dinasti).

“Sehingga mereka yang kompeten tak punya tempat,” ujar Dahnil.

Menurutnya, dinasti politik dapat diminalisasi dengan tiga cara. Pertama, mendorong parpol menjadi pasar politik yang kompetitif. Kedua, mendorong orang-orang yang kompeten dan berintegritas untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah.

Ketiga yang tak kalah penting ialah mengedukasi masyarakat sebagai pemilih untuk melawan praktik politik uang dan ikut serta dalam memilih kepala daerah berkualitas.

Bila cara-cara itu diterapkan, dinasti politik yang eksis bertahan setidaknya ialah yang memang berkualitas.

------------------------

Jangan lewatkan isu mendalam lain dengan mengikuti topik Ekspose di kumparan.