Menkes Sudah Surati Kemenkeu soal Cukai Minuman Berpemanis

Suasana rapat kerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan Komisi IX DPR, Rabu (8/2/2023). Foto: Youtube/Komisi IX DPR RI

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sudah mengirim surat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Surat tersebut untuk merespons tingginya kasus diabetes yang terjadi di Indonesia, khususnya diabetes yang diderita anak-anak.

"Surat ke Kemenkeu usulan pengenaan cukai Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)," kata Menkes Budi dalam paparannya di Rapat Kerja dengan Komisi IX, Rabu (8/2).

"Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa konsumsi MBDK harus dibatasi. Mendorong para pengusaha untuk menciptakan produk MBDK dengan kandungan yang lebih rendah gula/lebih sehat (reformulasi MBDK)," katanya.

Budi menyebut sudah mengetahui laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahwa kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat. Data tersebut menurut Budi berbeda dengan data BPJS yang menyebut diabetes anak meningkat 2 sampai 3 kali lipat.

"Data yang dipegang IDAI dan BPJS belum padu. Kita akan menyamakan data, semua bisa akses. Ketika ada perbedaan data mereka Dinkes, IDAI, BPJS, Komisi IX, dan lainnya bisa akses. Keterbukaan data ini single system, di sistem Satu Sehat. Akan kami rapikan 3 bulan ke depan," ucapnya.

Selain minuman berpemanis, Kemenkes juga akan mengatur penggunaan gula, garam dan lemak. Budi akan koordinasikan hal tersebut dengan lembaga terkait.

"Gula, garam, lemak ini akan kita atur, ini multisektoral, sudah singgung sisi ekonomi. Lobinya akan kita tingkatkan dengan lembaga lain," ucap Budi.

"Nanti saya ngomong juga sama Pak Menko juga karena sudah berhubungan dengan industri," pungkas Budi.

Sebelumnya, IDAI merilis data 1.645 anak menderita kasus diabetes tipe 2. Angka ini meningkat 70 kali lipat sejak pertama kali kasus tersebut ditemukan pada anak, yakni pada 2010.