Menko PMK Temui Pj Gubernur DKI: Bahas Stunting, Kemiskinan, dan Revitalisasi

15 Februari 2023 18:08
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko PMK Muhadjir Effendy saat hadiri RTM terkait penanganan gempa Cianjur, Senin (12/12). Foto: Humas Kemenko PMK
zoom-in-whitePerbesar
Menko PMK Muhadjir Effendy saat hadiri RTM terkait penanganan gempa Cianjur, Senin (12/12). Foto: Humas Kemenko PMK
Menko PMK, Muhadjir Effendy, menemui Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota, Rabu (15/2). Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, juga turut hadir.
Muhadjir, Heru, dan Rachman ternyata menggelar rapat selama 1 jam. Heru mengatakan, mereka membahas beberapa hal penting terkait masalah data kependudukan hingga kemiskinan di DKI.
"Pertama adalah membahas terkait data, data itu data P3KE, DTKS dan Carik. Kami sudah bekerja tadi kami laporkan ke Bapak Menteri tiga juta warga yang berada di data DTKS. Termasuk DTKS, P3KE dan Carik," kata Heru.
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
 usai Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Kampung Kumuh di DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/2).  Foto: Thomas Bosco/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Kampung Kumuh di DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/2). Foto: Thomas Bosco/kumparan
  • P3KE adalah Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. P3KE adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
  • Sedangkan DTKS merupakan sumber data di mana beberapa masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan bantuan sosial.
  • Lalu Carik adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pemprov DKI untuk menyimpan data-data terkait keluarga.
"Kami lapor berkala itu tugas kami yang diberikan Pak Menko. Nanti kami laporkan ke Pak Menko secara tertulis," ucap Heru.
Konpers Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Kampung Kumuh di DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/2).  Foto: Thomas Bosco/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Konpers Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Kampung Kumuh di DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/2). Foto: Thomas Bosco/kumparan
Muhadjir mengatakan, ada tiga hal penting dibahas dalam rapat hari ini. Mulai dari stunting, kemiskinan ekstrem dan revitalisasi.
"Pertama yaitu pengurangan stunting program pengurangan stunting. Sebagaimana kita ketahui target yang menjadi target dari kita sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden itu stunting di Indonesia berada di angka 14% tahun 2024," kata Muhadjir.
"Sementara sekarang posisi kita masih 22,6," lanjut dia.
Sedangkan kedua yakni penghapusan pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. "Kita mengikuti arahan Bapak Presiden tahun 2024 Indonesia diharapkan kemiskinan ekstrem sudah tidak ada atau mendekati 0," ucap Muhadjir.
Ketiga adalah membahas revitalisasi vokasi dalam rangka menyiapkan usia produktif terutama usia muda produktif untuk bisa memasuki dunia kerja dengan baik.
"Nah dari ketiganya tadi Pak Gubernur sudah menjelaskan, saya sangat menghargai mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah DKI terutama tadi dalam rangka penyepadanan data," kata Muhadjir.
"Memang data ini masih menjadi masalah yang paling krusial, sebelum kita bertindak tanpa data yang pasti akan menjadi tidak tepat," tutur dia.
Sekda DKI Jakarta  Joko Agus Setyono usai Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Kampung Kumuh di DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/2).  Foto: Thomas Bosco/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono usai Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Kampung Kumuh di DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/2). Foto: Thomas Bosco/kumparan
Rachman Arief Dienaputra mengatakan, Kementerian PUPR ikut mengawasi penanganan kawasan ekstrem. Mereka berada di bawah bawah koordinasi Menko PMK dalam menjalankan tugasnya di DKI.
"Jadi kami mengikuti apa-apa yang diarahkan oleh Menko PMK untuk kami tidak lanjutan pelaksanaannya di lapangan. Jadi PUPR siap berkolaborasi dengan DKI atas koordinator," kata Rachman.