Menkomdigi: Aturan Pembatasan Media Sosial Bisa Diatur Lewat PP atau UU

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberi salam saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan mengenai dasar aturan yang akan dipakai jika pembatasan media sosial untuk anak-anak diterapkan.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) maupun Undang-undang bisa menjadi aturan dan dasar hukumnya.

“Kami ada beberapa pilihan, Pak Ketua, yang pertama aturan PP kemudian undang-undang, aturan PP nanti bisa diikuti oleh Permen (Peraturan Menteri),” kata Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (4/1).

Ilustrasi Media Sosial. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Politikus Golkar ini mengatakan, apabila aturan tersebut dibutuhkan segera, bisa dituangkan dalam bentuk PP kemudian dikuatkan dengan Undang-undang jika diperlukan.

“Nanti kalau PP itu dirasa harus dikuatkan di Undang-undang, nanti kita bisa sama-sama menguatkannya dalam bentuk Undang-undang,” ujar dia.

Anak-anak Tetap Boleh Akses Medsos

Meski begitu, Meutya menegaskan, aturan tersebut menyasar kepada larangan platform sosial media untuk mengizinkan anak di bawah umur untuk membuat akun. Meutya menilai, anak-anak tetap boleh menggunakan sosial media asal didampingi orang tua.

“Kami juga kalau membuat aturan juga diingatkan tidak boleh melanggar kebebasan berekspresi dan lain-lain. Jadi sekali lagi bahwa bukan akses terhadap informasinya, akses media sosial, dan itu akun-akunnya,” ungkapnya.

“Jadi sekali lagi si anak kalau didampingi ibunya boleh, bisa mengakses sosial media,” pungkasnya.