Menkominfo: Buzzer Tak Pernah Masuk Program Pemerintah

kumparanNEWSverified-green

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi Buzzer Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Buzzer Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Keberadaan buzzer di media sosial tengah menjadi sorotan usai Presiden Jokowi meminta masyarakat memberi masukan dan kritik, khususnya soal pelayanan publik yang buruk. Namun buzzer dianggap kerap menyerang masyarakat yang melontarkan kritik terhadap pemerintah.

Menkominfo Johnny G Plate menegaskan buzzer bukan merupakan bagian dari program pemerintah. Ia mengatakan, sosialisasi kebijakan pemerintah selalu disampaikan melalui saluran komunikasi resmi.

"Saya enggak pernah dengar buzzer dimasukkan dalam program pemerintah. Kominfo selalu menggunakan kanal komunikasi resmi pemerintah," jelas Johnny kepada kumparan, Jumat (12/2).

Menkominfo Johnny Plate. Foto: Kominfo

Johnny memastikan saluran komunikasi resmi yang dipakai pemerintah sangat banyak, baik yang di bawah naungan Kominfo maupun berbagai instansi lain.

"Ada banyak kanal komunikasi pemerintah yang di tangan, baik oleh Kominfo maupun oleh kementerian dan lembaga di sektor masing masing," ujarnya.

Namun, Johnny tak menjelaskan apa saja saluran komunikasi resmi yang dipakai pemerintah.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai disuntik vaksin corona Sinovac dosis ke-2 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, juga telah menegaskan pemerintah tak memiliki buzzer.

"Pemerintah tidak punya buzzer. Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres," ujar Fadjroel Rachman kepada kumparan, Jumat (12/2).

Sementara terkait influencer yang terlibat dalam kampanye penanganan COVID-19, Fadjroel memastikan mereka hanya membantu dan tak dibayar.

Ia juga menegaskan pemerintahan Presiden Jokowi selalu membuka diri terhadap kritik masyarakat. "Pemerintah tidak pernah takut kritik. Kritik itu jantung demokrasi," jelas dia.

kumparan post embed