Menkominfo: Paypal dan Steam Sedang Normalisasi, Koordinasi dengan Kedubes AS
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarMasyarakat tengah mengkritik Kominfo yang memblokir sejumlah situs buntut dari pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Beberapa yang diblokir oleh Kominfo di antaranya Paypal dan Steam, di mana keduanya bermarkas di Amerika Serikat.
Terkait hal ini, Menkominfo Johnny Gerald Plate mengatakan pihaknya masih intens berkomunikasi dengan Kedubes AS terkait hal ini. Ia menyebut, normalisasi Paypal dan Steam tengah dilakukan.
"Penegakan kedaulatan digital dan penegakan kepastian hukum di Indonesia. Namun sudah hampir selesai di mana komunikasi intens dengan kedutaan terkait, termasuk Kedubes AS. 5 dari 7 PSE seperti Paypal, Steam, normalisasi sudah dilakukan dengan asistensi dan komunikasi Kedubes AS," kata Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/8).
"Mudah-mudahan pendaftaran dilakukan karena sederhana," lanjut politikus NasDem ini.
Sementara terkait situs atau platform judi online yang mendaftar PSE, Plate mengatakan pihaknya sudah melakukan take down terhadap setengah juta akun judi. Bahkan, ia mengaku patroli siber pembersihan terkait judi online sering dilakukan.
"Tapi ada yang daftar PSE, kami klarifikasi pendalaman apabila ditemukan berkaitan [dengan] judi online, tidak ada ruang di Indonesia, harus di-take down. Mudah-mudahan 1-2 hari selesai," ungkapnya.
Plate menegaskan, pihaknya tidak ingin melakukan take down tanpa ada klarifikasi pendalaman. Namun, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk judi online di Indonesia karena menabrak UU.
"Saya yakini 1-2 hari selesai. Saya mohon masyarakat kami diberi dukungan kuat. Inovasi digital bahkan game di Kominfo ada IDGX, Indonesia Digital Game Xchange, pengembangan game exchange sehingga dukungan terhadap ruang digital kuat, tapi ketaatan hukum dan peraturan oleh platform lokal maupun global berjalan baik," ujar Plate.
"Bantu sistem penyelenggara elektronik, ada help desk, administrasi pendaftaran bukan konten dan substansi PP Nomor 71, Permen Nomor 5 Tahun 2020 sudah dibahas lama di RKUHP kami," pungkasnya.