Menkum Akui Golput Tinggi Salah Satu Dasar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan tingginya angka golput pada Pilkada Serentak 2024 jadi salah satu dasar pertimbangan Presiden Prabowo Subianto membuka opsi mengembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"[Golput tinggi jadi pertimbangan pilkada dikembalikan ke DPRD] Salah satunya juga, buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan," kata Supratman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Supratman menegaskan bahwa masyarakat cenderung lebih berpikir bagaimana mencari kehidupan dan menyekolahkan anak-anaknya.

"Karena masyarakat lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," ucap dia.

Namun demikian, mantan Ketua Baleg DPR RI itu menegaskan bahwa hal itu belum menjadi kesepakatan pemerintah untuk mengembalikan sistem Pilkada dipilih DPRD.

"Sekali lagi, bukan berarti.. bukan berarti ini sebuah keputusan yang saat ini sudah diambil. Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," pungkas dia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memantau TPS Khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta pusat, Rabu (27/11/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bicara soal tingginya angka golput di Pilkada 2024.

Seperti yang terjadi di Jakarta, angka golput mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah yakni 46,95 persen. Sementara di Sumut juga angkanya mencapai 50,6 persen.

Menurut Bima, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pilkada serentak yang masih terlalu dekat dengan pilpres 2024 serta keterbatasan jumlah TPS yang tersedia.

“Keserentakan juga berpengaruh, semakin dekat (dengan pilpres) mungkin membuat pemilih jenuh,” kata Bima di Disdukcapil Medan, Rabu (11/12).